Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Senin 6 Oktober 2025 mengangkat sebanyak173 pegawai struktural dan fungsionaldi lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada kesempatan itu, Farhan menekankan bahwaintegritasmerupakan fondasi utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan agar kepercayaan masyarakat bisa dipertahankan.
Upacara pelantikan diadakan di Plaza Balai Kota Bandung, dan dihadiri oleh para pejabat Pemkot serta pihak terkait. Farhan mengatakan bahwa mutasi dan perpindahan jabatan merupakan bagian dari penguatan internal agar birokrasi tetap dinamis dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
“Perubahan, penyesuaian, dan pergantian pimpinan di lingkungan birokrasi merupakan hal yang biasa. Tujuannya agar lembaga pemerintahan yang besar ini selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah,” kata Farhan.
Prinsip Pengangkatan: Kompetensi, Integritas, Administrasi
Dalam menunjuk pejabat, Farhan menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada tiga prinsip utama:kompetensi, integritas, dan administrasiIa menekankan bahwa pemilihan pejabat tidak boleh dilakukan secara subjektif atau dipengaruhi oleh kepentingan kelompok.
“Penempatan ini didasarkan pada kemampuan, kinerja, kejujuran, serta catatan yang dapat diukur. Tidak ada proses yang bersifat subjektif atau didasarkan pada kepentingan pribadi,” tegasnya.
Farhan terus menekankan betapa pentingnya integritas, “Sekali lagi saya sampaikan: integritas, dua kali integritas, tiga kali integritas.” Ia memberi peringatan agar praktikjual-beli jabatantidak diperbolehkan dan akan menerima sanksi keras bagi pelakunya.
Menurutnya, citra birokrasi di mata masyarakat sangat tergantung pada integritas dan kepercayaan dari para pejabat publik. Ia menyatakan bahwa tantangan seperti masalah sampah, pasar, dan parkir hanya bisa diselesaikan jika birokrat dianggap sebagai wakil yang tepercaya dan berkompeten.
Jabatan dan Prioritas Kebijakan
Beberapa pegawai yang diangkat dalam kesempatan ini antara lain.
-
Arief Budimansebagai Direktur RSUD Bandung Kiwari
-
Lutfi Firdaussebagai Kepala Dinas Perumahan dan Wilayah Permukiman
-
Usan Supriatnasebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Wilayah Permukiman
-
Eko Rotary Nurtitosebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
-
Dan beberapa pejabat lainnya dari berbagai dinas serta lembaga yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Beberapa perhatian khusus yang disampaikan Farhan, dua bidang mendapat penekanan utama, yaituDinas Perumahan dan Wilayah Permukiman (DPKP) dan RSUD Bandung KiwariMenurutnya, DPKP memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan kawasan kumuh dan pelaksanaan program pemerintah pusat terkait pemerataan perumahan untuk rakyat.
Farhan memberikan contoh bahwa sebagian besar daerah kumuh di Kota Bandung terletak di tepi sungai, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan pendekatan sosial dan pembinaan masyarakat, bukan hanya pemeriksaan fisik.
Mengenai RSUD Bandung Kiwari, Farhan menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ia mengharapkan rumah sakit terus memperluas fasilitas dan peralatan medis terkini agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Tantangan dan Harapan
Pelantikan besar-besaran ini memberikan harapan agar birokrasi Kota Bandung menjadi lebih fleksibel, dapat dipercaya, dan berkualitas. Namun, tantangan nyata masih terdapat, termasuk.
-
Memastikan penempatan sesuai kompetensidan bukan hanya mengisi kursi.
-
Menjaga agar proses yang jelas dan terbuka serta bebas dari tindakan tidak jujur, terutama jual-beli jabatan.
-
Mendorong kerja sama antara berbagai institusi agar visiBandung Utamayaitu pemerintahan yang baik, transparan, dan dapat dipercaya benar-benar terwujud.
Di akhir arahannya, Farhan mengajak pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan semangat dedikasi, menjunjung niat tulus serta komitmen terhadap rakyat. “Ayo kita tingkatkan niat di dalam hati dan pikiran kita untuk melayani Bandung, bangsa, dan negara,” katanya.
Pelantikan ini bukan sekadar proses pergantian pejabat, melainkan kesempatan untuk menegaskan bahwa integritas merupakan dasar yang tidak boleh dilupakan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota Bandung.
