– Perselisihan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dengan Direktur Democracy and Reflection Empowerment (Deep) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengenai kebocoran data ribuan warga Jawa Barat akhirnya dibawa ke DPRD Provinsi Jawa Barat.
Laporan kebocoran data warga Jawa Barat segera ditanggapi oleh Komisi I DPRD Provinsi Jabar dalam rapat komisi, dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP tersebut dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar serta korban Neni Nur Hayati, Senin lalu (04/08).
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Pada rapat dengar pendapat di Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar serta pejabat Diskominfo Jabar hadir secara langsung. Sementara itu, Neni Nur Hayati mengikuti acara secara online.
Seperti yang diketahui, Neni Nur Hayati mengirimkan surat peringatan kepada Pemprov Jabar karena sempat menampilkan video klarifikasi yang memuat foto Neni Nur Hayati di media sosial resmi Pemprov Jabar.
Penayangan video dari Diskominfo Jawa Barat memicu komentar dari netizen, yang mengandung ancaman dan doxing terhadap Neni Nur Hayati.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Sikap Legowo DPRD Provinsi
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menyampaikan kekecewaannya terhadap munculnya tayangan konten dari akun resmi media sosial Pemprov Jabar yang memicu komentar negatif.
“Secara resmi Pemerintahan Jabar, kami menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Neni yang menjadi korban doxing dari akun resmi Diskominfo Jabar,” ujar Rahmat Hidayat Djati dalam RDP Komisi I DPRD Jabar.
Rahmat meminta Diskominfo Jawa Barat untuk bersama-sama meminta maaf kepada Neni. Diketahui, anggota DPRD Jawa Barat ini sering mendapat kritik dari beberapa aktivis. Meski tidak terlalu responsif, apalagi sampai membawa masalah ke ranah hukum.
“Sikap tegas DPRD Jawa Barat dalam menjaga stabilitas serta menghargai perubahan demokrasi,” ujar Rahmat Hidayat Djati.
Alasan Diskominfo Jabar
Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar. Menurut Adi, pihaknya juga menyesali terjadinya serangan digital terhadap Neni Nur Hayati.
Diakui oleh Adi, serangan digital tersebut sepenuhnya berada di luar kendali Diskominfo Jabar. Bahkan sebagian tuntutan Neni telah diterima, seperti penghapusan video tersebut.
“Sebagian besar permintaan Neni telah diterima. Bahkan kami sudah menghapus video tersebut,” kata Adi Komar.
Disebutkan oleh Adi, konten video yang diunggah di akun media sosial Pemprov Jabar, murni berisi data publik terkait APBD, dan tidak ditujukan kepada siapa pun. Bahkan menurut Adi, tidak ada anggaran dari Diskominfo Jabar untuk membayar para buzzer.
Mengapa Harus Memperlihatkan Foto Saya
Di sisi lain, Direktur Deep Indonesia, Neni Nur Hayati memberikan tanggapan tajam dan menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut berasal dari DPRD, bukan secara langsung dari Diskominfo atau Pemprov Jabar.
“Sangat disayangkan. Saya sangat menghargai langkah yang diambil oleh Komisi I DPRD Jabar. Namun seharusnya, pihak yang meminta maaf adalah pemerintah atau dinas terkait,” kata Neni Nur Hayati.
Ditegaskan Neni bahwa isi unggahan Diskominfo Jabar yang memuat fotonya tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, Neni menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi.
“Saya pernah menjadi anggota tim penilai keterbukaan informasi di tingkat nasional. Jika tujuannya adalah menjelaskan APBD, cukup sampaikan data saja. Mengapa harus memasukkan wajah saya,” ujar Neni sambil menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi kebebasan berpendapat, bukan untuk ikut menekan.***
