news  

DPRD Bandung: Angkot Pintar Harus Lebih Inklusif

DPRD Bandung: Angkot Pintar Harus Lebih Inklusif

PIKIRAN RAKYAT –Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana merasa yakin terhadap kehadiran Angkot Pintar. Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganggap bahwa program tersebut adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah transportasi umum di Kota Bandung.

“Di sisi lain, kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana kemampuan dan persiapan kita, tetapi jelas bahwa hal ini harus memiliki dasar yang kuat,” ujar Andri saat diwawancara di Gedung DPRD Kota Bandung, 11 Agustus 2025.

Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/

Andri menyampaikan, tidak lama yang lalu terdapat komunitas penyandang disabilitas Jawa Barat yang melakukan pertemuan dengan Komisi III DPRD Kota Bandung. Banyak masukan yang diperoleh oleh pihaknya.

Ia menyampaikan, komunitas disabilitas memberikan masukan terkait aksesibilitas dan inklusivitas. “Angkot Pintar ini harus benar-benar cerdas. Jangan sampai mengabaikan aspek inklusivitas dan aksesibilitas,” ujarnya dengan tegas.

Angkot Pintar, menurut Andri, harus dapat digunakan oleh semua kalangan. “Jika penggunaannya disesuaikan dengan difabel, maka jika difabel saja bisa menggunakannya, maka orang lain juga bisa,” katanya lagi.

Teknologi Angkot Pintar

Di akhir bulan Juni 2025, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, salah satu nilai yang penting dalamsmart citytidak hanya teknologi, tetapi juga keadilan akses dan inklusivitas.

Halte khusus dilaporkan akan dibangun di 1.500 lokasi di seluruh Bandung, dengan jarak antar titik maksimal 500 hingga 600 meter.

Selain itu, setiap halte akan dilengkapi dengan Wi-Fi gratis dan colokan listrik, sehingga siapa pun dapat menggunakan layanan tersebut.

“Kami berharap sistem ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, bukan hanya mereka yang memiliki smartphone terbaru atau saldo digital yang memadai,” ujarnya dengan tegas.

Ekosistem yang berbasis kerja sama, katanya, proyek ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Koperasi angkot seperti Kopamas, Kobutri, dan Kobanter juga terlibat dalam mengganti armada lama dengan kendaraan baru yang sesuai dengan standar teknologi.