Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengindikasikan bahwa alternatif impor gas alam dapat diperhitungkan guna meningkatkan keamanan energi dalam negeri. Apalagi adanya kemungkinan penurunan tarif gas akibat perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.
Saya rasa cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kemungkinan impor jika ternyata terdapat kekurangan dalam negeri serta hal-hal lain yang berkaitan,” ungkap Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto ketika sedang berlangsung RDP Komisi XII bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN pada hari Senin (28/04) sore itu.
Setelah penolakan untuk mengekspor gas dari AS ke China, Sugeng menyebut hal tersebut sebagai penyebab adanya kelimpahan pasokan energi sehingga meruntuhkan harga gas serta minyak mentah. “Sepertinya terlihat jelas bahwa ketika harga minyak turun, begitu pula dengan gas. Ini agak tidak masuk akal. Meskipun demikian, jika kita dapat melakukan impor, kemungkinannya masih ada. Namun tetap saja, penggunaan gas di dalam negeri menjadi prioritas seperti janji pemerintahan Prabowo – Gibran,” ungkapnya.
Yang paling mendapat perhatian sekarang tentang keperluan gas alam adalah kesenjangan di antara penyediaan dan permintaannya. Ada pengurangan dalam pasokan gas melalui pipa dari ladang-ladang gas yang sudah ada karena alami menurunnya produksi.
- Bahlil Nyatakan Tidak Adanya Impor LNG, Berfokus pada Pasokan Dalam Negeri
- SKK Migas mengatakan Indonesia belum memerlukan pasokan impor LNG.
- PemerintahTambahkan Pembelian Minyak Mentah dari Amerika Serikat, Jumlahnya Menjadi Rp 168 Triliun
Sugeng juga menggarisbawahi pentingnya menjaga pasokan gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai sektor seperti industri dan pembangkit listrik, serta sebagai komponen dalam produksi pupuk. “Ini bukan hanya soal memastikan ketersediaan energi saja, tapi juga keamanan pangan,” tandasnya.
Pilihan mengimpor gas alam ini adalah sebagian dari penyelesaian jangka pendek ( bersifat sementara ) hingga keberadaannya tersedia secara lokal, terlebih dengan membangun fasilitas guna mewujudkan penyambungan saluran gas antar wilayah barat dan timur, disertai juga dengan pengembangan lapangan gas baru yang ada di daerah timur Indonesia.
“Makanya saat ini yang utama adalah memastikan alirannya berjalan dengan baik,” kata anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami.
Alfons Manibui dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa ideologi pengembangan infrastruktur gas bertujuan untuk mengakselerasi kemajuan seluruh Indonesia dan perlu cepat diselaraskan. “Mengembangkan semua wilayah Indonesia, tidak hanya bagian tertentu saja. Saat ini beban perekonomiannya lebih condong ke arah barat. Kita perlu menciptakan keseimbangan sehingga bisa merasakan pertumbuhan secara merata,” jelasnya. Menurut Alfons, hal tersebut merupakan aspek filosofi yang sangat signifikan dalam program ini.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut pada akhirnya menyetujui sejumlah poin utama termasuk dukungan Komisi XII terhadap Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta Satuan Kerja Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) dalam percepatan penyaluran hasil dari proyek ladang gas baru. Selain itu juga dibahas tentang pengelolaan keseimbangan suplai gas bagi pasar lokal dengan pasar global, mencakup kebijakan peralihan atau pertukaran gas.
Di samping itu, Komisi XII DPR RI mengharapkan agar Kementerian ESDM, Direktur Utama PLN, dan Direktur Utama PGN segera mendorong percepatan konstruksi infrastruktur gas alam yang meliputi pipa distribusi dan fasilitas regasifikasi demi memastikan ketersediaan suplai gas bumi secara handal untuk memenuhi permintaan dari pabrik pupuk dan berbagai industri lainnya serta unit penghasil tenaga listrik.
