– Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang menyerbu Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, muncul di media sosial. Aksi ini dilaporkan berlangsung pada Senin (25/8) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Salah satu topik yang mendapat perhatian adalah bantuan penginapan sebesar Rp 50 juta yang diterima setiap anggota DPR. Kenaikan bantuan tersebut memicu protes karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan masyarakat dalam melakukan demonstrasi.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan bagian dari ekspresi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di tempat umum.
“Jika kami membuatnya sendiri, kami menghargai usaha-usaha yang akan dilakukan masyarakat, karena mereka juga memiliki kebebasan untuk berekspresi,” ujar Selly di Kompleks Parlemen, Senin (25/8).
Selly menambahkan, Asosiasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan selalu mendengarkan kritik dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi protes dalam sebuah negara demokratis merupakan hal yang wajar dan harus dihormati.
“Pasti ada lembaga yang akan menerima aspirasi rakyat, dan tentu demokrasi adalah sesuatu yang wajar,” tegasnya.
Tindakan tersebut dimulai oleh gerakan yang mengklaim diri sebagai Revolusi Rakyat Indonesia. Mereka memanggil para pekerja, petani, mahasiswa, serta berbagai kelompok masyarakat untuk turun ke jalan dan menyampaikan protes.
Selain menyoroti fasilitas perumahan, para peserta aksi juga menentang kenaikan total penghasilan anggota DPR yang saat ini mencapai sekitar Rp 120 juta per bulan, naik jauh dibandingkan masa awal mereka menjabat yang hanya sekitar Rp 50 juta.
