,
Jakarta
– Kementerian Budaya mendapat perhatian besar usai mengembangkan pedoman penulisan ”
sejarah
Resmi tersebut “Indonesia. Unjuk rasa itu menjadi topik pembahasan di Komisi X DPR dalam sidang tatap muka yang berlangsung pada hari Senin, 19 Mei 2025.
“Kemarin merupakan momen penting dalam usaha kami untuk meningkatkan kondisi negeri ini,” ucap Ketua
Komisi X DPR
Hetifah Sjaifudian, dalam Ruang Sidang Komisi X, area Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025.
Sejarah dari Sudut Pandang Penguasa
Hetifah mengatakan, pertemuan ini untuk mendengarkan masukan dari para akademisi, sejarawan, hingga aktivis yang memiliki kepedulian terkait dengan rencana penulisan sejarah Indonesia. Komisi ini memiliki sepuluh mitra, termasuk
Kementerian Kebudayaan
.
“Kami memahami bahwa sejarah banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu,” kata politisi dari Partai Golkar ini dalam membuka rapat tersebut.
Penulisan sejarah, kata Hetifah, kerap mengabaikan sumbangsih kelompok lain atau tokoh tertentu yang tidak terlibat dalam narasi sejarah. “Kontribusi dari kelompok-kelompok minoritas atau mereka yang berada di daerah terpencil dan tidak bisa bersuara,” ucap dia.
Rapat Dengar Pendapat Umum Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) bersama Komisi X DPR RI di Area Parlemen Senayan, Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2025. Tempo/Amston Probel
Dia menyampaikan bahwa selama pertemuan Komisi X ini, mereka bertujuan untuk mendengarkan pandangan terkait aspek-aspek historis yang dianggap penting untuk dipertimbangkan. Hal itu diharapkan dapat mendorong bangsa kita menuju kematangan politik dan budaya yang lebih baik, ungkap Hetifah.
Menulis Sejarah Haruslah Jelas dan Netral
Menurut orang tersebut, merombak cerita mengenai sejarah amatlah vital, terlebih bagi anak-anak dan generasi akan datang. Menulis catatan sejarah harus dilaksanakan dengan jujur. Dia menambahkan bahwa hal ini perlu melibatkan banyak pihak yang dapat dipercaya.” katanya.
Selanjutnya, Hetifah mengatakan, dalam penulisan sejarah pun harus mempertimbangkan berbagai perspektif sehingga hasilnya menjadi lebih objektif dan mencerminkan kebenaran.
Sekretaris Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Ita Fatia Nadia, mengatakan pertemuan dengan Komisi X—awalnya muncul dari keprihatinan yang sangat dalam tentang proses perumusan sejarah Indonesia.
“Percaya bahwa proyek saat ini mengenai penyusunan sejarah akan memiliki pengaruh yang amat besar pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ucapnya, Ketua dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia.
Koalisinya mencakup berbagai pihak seperti akademisi, sejarawan, sertaaktivis yang bergabung di antara lain Ruang Arsiv dan Sejarah Perempuan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Tim Klarifikasi Sejarah, Amnesty International Indonesia, dan Laboratorium Indonesia 2045.
