— Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo berupaya meningkatkan kecepatan dalam menuntaskan konstruksi Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini bertujuan untuk menguatkan kedaulatan daerah serta mendorong perkembangan ekonomi di area perbatasan.
“Kita sudah siap untuk melengkapi semua proses konstruksi PLBN sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati. Kami juga meningkatkan koordinasi antara departemen-departemen terkait, terlebih lagi dengan BNPP, sehingga proyek ini dapat berlangsung lancar,” ungkap Dody dalam pernyataan resminya dari Jakarta pada hari Minggu, 1 Juni.
Gerakan cepat Dody ini ditujukan untuk mengakselerasi penuntasan tiga PLBN pada gelombang kedua yang sampai saat ini belum selesai, yaitu PLBN Long Midang (Kalimantan Utara), PLBN Oepoli (Nusa Tenggara Timur), serta PLBN Sei Kelik (Kalimantan Barat). Selain pembangunan fisiknya, jalanan menuju PLBN dari jalan nasional paling dekat juga menjadi fokus dalam percepatan ini.
Sejak tahun 2015, pemerintahan sudah mengembangkan PLBN secara bertahap melalui dua tahapan: Tahap pertama mencakup pembangunan tujuh PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 dari tahun 2015 dimana semua proyek tersebut telah dilaunchingkan resmi, sedangkan untuk tahap kedua terdapat sebelas PLBN menurut Inpres Nomor 1 pada tahun 2019; hingga saat ini delapan diantaranya telah diselesaikan.
Saat ini, Kementerian PUPR sedang mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan tahapan ketiga dari program mereka, dengan merencanakan penambahan infrastruktur pada delapan lokasi penting di area perbatasan negara: Temajuk (Kalbar), Sei Maranggis (Kaltara), Pulau Marore dan Pulau Miangas (Sulut), Maritaing (NTT), Waris (Papua), Distrik Botom atau Kwirok Timur atau Tarub (Pegunungan Papua), serta Pulau Lirang atau Pulai Wetar (Maluku).
Akan tetapi, implementasi pembangunan tahap III itu masih bergantung pada penerbitan Instruksi Presiden baru oleh Kepala Negara.
Tindakan besar ini menunjukkan bahwa PLBN tidak hanya berfungsi sebagai gerbang keluar dan masuk suatu negeri, tetapi juga menjadi sumber utama untuk menggerakkan perekonomian daerah-daerah yang tertinggal. Hadirnya fasilitas tersebut dapat memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di area perbatasan, merangsang kegiatan jual-beli, serta meningkatkan taraf hidup warga setempat.
Berdasarkan tekad untuk memajukan daerah perifer, Dody Hanggodo menggarisbawahi kesiapan Kementerian PUPR menjadi pemimpin utama dalam pengembangan negeri ini.
PLBN tidak sekadar ikon negara, tetapi juga jantung perekonomian masa depan di daerah perbatasan.
tegas Dody.
