Komitmen Penuh Dinas Kesehatan Papua Tengah dalam Percepatan Eliminasi Penyakit Mematikan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen penuh terhadap upaya percepatan eliminasi penyakit AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan target nasional yang ditetapkan hingga tahun 2030 untuk membebaskan Indonesia dari ketiga penyakit tersebut.
Untuk memperkuat inisiatif ini, Dinkes Papua Tengah menyelenggarakan Workshop Petunjuk Teknis Integrasi ATM serta Kebijakan Nasional terkait ATM. Acara ini digelar di Hotel Horison Diana Timika, Mimika, pada Rabu (16/7/2025). Workshop ini berlangsung selama dua hari, mulai dari Selasa (15/7/2025), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Marthen George Erari, mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menjelaskan bahwa kasus ATM masih menjadi tantangan serius dan isu kesehatan global. Ketiga penyakit ini terus menunjukkan angka prevalensi yang tinggi.
Marthen mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kedua di dunia setelah India dalam kasus TBC. Secara global, tercatat sekitar 2,5 juta orang terinfeksi HIV, 8 juta orang tertular TBC, dan 300 hingga 500 juta orang mengidap malaria setiap tahunnya. Di Papua Tengah, situasi ini juga tidak jauh berbeda.
Data menunjukkan bahwa di delapan kabupaten di Papua Tengah, terdapat 442 kasus HIV/AIDS yang teridentifikasi. Sementara itu, kasus malaria mencapai 168.278 positif dengan Annual Parasite Insiden (API) 114,73. Kasus ini tersebar di wilayah endemis rendah seperti Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, serta wilayah endemis tinggi yaitu Nabire, Puncak, dan Puncak Jaya.
Marthen menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki kasus malaria tertinggi, yaitu 161.402 kasus. Sedangkan untuk TBC, terdapat 9.149 kasus, dengan sebagian besar di Nabire dan Mimika. Dengan data tersebut, ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak memprioritaskan strategi eliminasi ATM demi mencapai target nasional 2030.
Pencapaian target ini membutuhkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program ATM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. “Penting membangun komitmen pemangku kepentingan daerah untuk mengintegrasikan program ATM dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen RKPD, dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
Workshop ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, antara lain Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung dari Provinsi Papua Tengah dan beberapa kabupaten seperti Mimika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Perwakilan Kementerian Kesehatan RI juga turut hadir dalam acara ini.
