PR JABAR
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut serta secara langsung pada pementasan wayang golek berjudul “Abdi Nagri Nganjang ke Warga,” acara ini merupakan bagian dari agenda oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diselenggarakan di Lapangan Kapota Yudha, Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dalam rangkaian kegiatan program provinsi Abdi Nagri Nganjang ka Warga tersebut, para petinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat ikut serta hadir. Terlebih lagi ada Bupati KBB, yaitu Jeje Ritchie Ismail beserta Asep Ismail dan rombongan tim transisinya.
Pada pidato pembukaan, Dedi Mulyadi, biasanya dipanggil KDM, mengemukakan keprihatinan yang dalam tentang transformasi area perkebunan teh di sekitar Bandung Barat menjadi destinasi pariwisata.
KDM mengatakan bahwa tindakan tersebut merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat setempat.
“Saya melihat langsung bahwa di wilayah Bandung Barat, perusahaan pertanian justru melakukan penggundulan hutan. Pertanyaannya siapakah pelaku dibalik hal tersebut? Ini merupakan hasil dari operasi bersama TPN. Seharusnya namanya adalah PT Perkebunan, bukan PT Kontraktor Tanah,” ungkap Gubernur Jawa Barat KDM pada hari Rabu, 23 April 2025, menjelang tengah malam.
Menurut KDM, banyak proyek pariwisata malah merugikan penduduk setempat dan hanya memberi keuntungan kepada investor asing.
“Pengusaha di balik bisnis ini berasal dari Jakarta, bukan warga lokal. Jika mereka mendirikan destinasi pariwisata, apakah penduduk asli Kabupaten Bandung Barat dapat mengunjungi secara cuma-cuma? Jawabannya tetap harus membayar tiket. Bahkan mayoritas karyawan yang bekerja disana juga datang dari luar daerah,” jelasnya.
Maka demikianlah, KDM menegaskan bahwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perubahan penggunaan tanah dapat memiliki dampak yang sangat serius.
“Jika suatu hari terjadi banjir atau longsor, siapakah yang akan merugi? Bukan para pengusaha, karena mereka dapat kembali ke Jakarta membawa uang. Namun, warga di sini lah yang akan mengalami kesulitan,” ungkap KDM.
Kemudian, KDM menyebutkan bahwa pemerintah perlu memikul tanggungan utama dalam hal biaya pemulihan akibat bencana yang dapat menghitung hingga triliunan rupiah.
“Biaya yang dialokasikan untuk menangani bencana dapat mencapai hingga Rp 2-3 triliun. Sebenarnya, dana sejumlah itu akan jauh lebih berguna jika dipakai untuk membangun hunian bagi warga kurang mampu,” tandasnya.
