Lensa Purbalingga
– Pemkab Purbalingga terus memperlihatkan kesetiaannya untuk mengurangi tingkat stunting.
Ini diingatkan kembali oleh Pemkab Purbalingga ketika melakukan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pengurangan Stunting yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah secara online via Zoom Meeting pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.
Sekretaris Bapelitbangda Purbalingga, Rida Kusumawati, menyatakan dalam presentasinya bahwa angka prevalence stunting pada tahun 2024 mencapai 11,67 persen.
“Ini merupakan angka yang menunjukkan penurunan positif dibanding periode-periode sebelumnya,” ujarnya.
Meskipun begitu, Rida menyadari bahwa beberapa hambatan masih ada.
“Khususnya dalam hal cakupan pemberian ASI eksklusif yang baru mencapai 77,50 persen,” terangnya.
Salah satu faktornya adalah adanya jumlah perempuan di Purbalingga yang cukup besar dan bekerja di berbagai perusahaan atau pabrik.
Meskipun aturan perusahaan mengenai pendukungan pemberian ASI eksklusif belum banyak, namun tetap ada kemajuan.
“Sementara itu, pengetahuan mengenai kepentingan pemberian ASI secara eksklusif masih harus diperkuat,” katanya.
Agar dapat menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menerapkan tindakan yang tepat.
Itu dilakukan dengan mendirikan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Purbalingga.
Tempat ini menjadi kerjasama yang diinginkan dapat memacu perusahaan agar lebih mendukung ibu pekerja.
“Terutama dalam hal mendukung pemberian ASI eksklusif,” kata Sekretaris Bapelitbangda Purbalingga.
Dalam hal pelayanan esensial, tingkat akses ke air minum yang aman dan fasilitas sanitasi di Purbalingga untuk tahun 2024 telah mencapai angka 96,07 persen.
” Ini mengindikasikan peningkatan substansial yang juga membantu mendorong usaha pengurangan stunting,” katanya.
Saat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga dan juga Pejabat Penjalankan Tugas sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Keluarga BP3A, Jusi Febrianto ikut menyampaikan paparannya.
Praktik-praktik terbaik yang sudah dijalankan untuk mempercepat pengurangan stunting disajikan.
Satu inovasi terkemuka adalah program “Ngapake Bangga” yang berarti Menggunakan Aplikasi Monitor Sistem Efisiensi Intervensi Spesifik untuk Penyusutan di Purbalingga.
Menurutnya, program tersebut berpotensi untuk memperbaiki kualitas proses bisnis dalam menangani stunting dengan komprehensif.
Menggunakan metode yang terencana dengan baik serta didasarkan pada data, kita terus berusaha untuk memperbaiki keefektifan tindakan yang diambil.
“Program ini turut menguatkan kerjasama di antara perangkat daerah dan pihak berkepentingan lainnya,” jelas Jusi.
Jusi juga menggarisbawahi kepentingan pelayanan Keluarga Berencana (KB) setelah melahirkan sebagai komponen dalam strategi untuk mempercepat pengurangan angka stunting.
Bagi peserta UHC, penggunaan metode kontrasepsi pasca persalinan menjadi syarat wajib.
Setiap wanita yang telah bersalin dan meninggalkan pusat perawatan kesehatan seharusnya sudah memakai kontrasepsi saat mereka pulang.
“Langkah nyata ini diambil oleh kami guna menjamin kelangsungan kesehatan ibu dan anak,” tegas Kepala Dinkes Purbalingga. ***
