PIKIRAN RAKYAT –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi rumah singgah milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Senin 30 Juni 2025, pasca-insiden perusakan oleh sekelompok warga. Dalam kunjungannya, Dedi meninjau langsung kerusakan bangunan dan menyerahkan bantuan pribadi senilai Rp100 juta kepada keluarga penghuni rumah untuk proses perbaikan.
“Kerusakan akibat tindakan anarkis ini saya tanggung secara pribadi. Saya sudah mengirimkan uang Rp100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Dedi dalam pernyataannya.
Gubernur menyayangkan aksi perusakan yang disebutnya sebagai tindakan pidana. Ia pun memastikan akan mengawal proses hukum yang sedang ditangani oleh Polres Pelabuhan Ratu agar berjalan objektif dan berdasarkan fakta.
“Saya percaya aparat kepolisian akan bekerja secara profesional. Saya juga akan memantau langsung jalannya proses hukum agar tuntas,” tegasnya.
Dedi juga menyampaikan keprihatinannya atas trauma psikologis yang dialami keluarga Yongki, khususnya istri dan anak-anaknya yang mengelola rumah singgah tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Jawa Barat.
“Saya pastikan masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Mari kita junjung tinggi nilai toleransi, saling menghargai perbedaan, demi Jawa Barat yang istimewa dan Indonesia yang maju,” ujarnya.
Kronologi dan Latar Belakang Insiden
Sebelumnya, peristiwa pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di rumah singgah tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga merusak fasilitas rumah, memecahkan kaca jendela, menghancurkan taman, merusak gazebo, fasilitas MCK, serta mendorong satu unit motor ke sungai.
Aksi massa itu terjadi pada Jumat 27 Juni 2025 sekitar pukul 13.15 WIB. Sekitar 200 warga mendatangi rumah singgah dan meminta kegiatan ibadah dihentikan. Padahal, beberapa jam sebelumnya, pihak Forkopimcam Cidahu, Ketua MUI, aparat kepolisian, dan Kepala Desa sudah melakukan klarifikasi kepada Weddy—adik kandung pemilik rumah—yang menjadi penanggung jawab kegiatan.
Namun situasi memanas akibat diduga adanya provokasi salah satu warga. Provokasi tersebut diduga memicu aksi perusakan oleh massa. Sebanyak 36 orang yang berada di rumah tersebut dan tiga mobil berhasil dievakuasi oleh aparat keamanan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut.
Rumah singgah yang berdiri sejak 2003 itu mulai digunakan sebagai tempat ibadah Kristen sejak 17 Februari 2025. Beberapa kegiatan ibadah dilaporkan pernah berlangsung, termasuk saat ada pemasangan simbol ibadah dan kebaktian dengan kehadiran lebih dari 100 jemaat.
Namun, menurut Kepala Desa Tangkil, Ijang Sihabudin, warga mulai keberatan sejak kegiatan ibadah berlangsung pada 30 April 2025. Warga telah melakukan peneguran, mediasi, bahkan melaporkan kegiatan tersebut ke pemerintah desa dan MUI karena mempertanyakan legalitas rumah itu sebagai tempat ibadah.
“Awalnya warga tahu itu bekas pabrik pengolahan jagung. Ketika digunakan untuk ibadah, muncul pertanyaan soal izinnya,” kata Ijang seperti dilaporkan wartawan Pikiran Rakyat, Herlan Heryadie.
Ketua RT setempat, Hendra, mengonfirmasi bahwa kegiatan ibadah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada lingkungan. Ia menyebut masyarakat merasa terganggu, terutama karena ada kegiatan ibadah dengan pengeras suara saat waktu subuh.
“Pada 7 Juni 2025, ada kebaktian dengan sekitar 130 orang dan suara nyanyian rohani terdengar jelas hingga warga yang pulang dari masjid merasa terganggu,” jelasnya.
Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, memastikan situasi di Kampung Tangkil kini sudah kondusif. Ia menyebut insiden ini terjadi akibat miskomunikasi dan perbedaan persepsi yang memicu konflik. Upaya rekonsiliasi pun telah dimulai.
“Situasi sudah aman. Warga bahkan secara sukarela ikut memperbaiki kerusakan. Kami sudah melakukan musyawarah bersama Forkopimda, MUI, FKUB, tokoh agama dan masyarakat,” kata Samian dalam konferensi pers.
Pemerintah Desa Tangkil juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan semua pihak guna mencegah konflik serupa di masa mendatang.***