– JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowoakan melakukan penghematan anggaran pada tahun 2026.
Itu sebagai dampak dari pemotongandana transfer ke daerahdari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mencapai Rp 15 triliun.
Pram, panggilan akrab Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa seluruh lembaga dan perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD) di Jakarta harus melakukan penghematan pada tahun 2026.
Pramono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memimpin secara langsung penggunaan anggaran tersebut.
“Seluruh OPD perlu melakukan penghematan. Kami melakukan penilaian menyeluruh, meninjau kembali pengeluaran yang tidak prioritas, serta memperjelas fokus pengeluaran yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ujar Pramono, Senin (6/10).
Ia menyatakan bahwa anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah program yang tidak akan dihemat atau dipangkas.
“Ini menjadi dasar bagi kami semua dalam melakukan perbaikan di Jakarta, khususnya untuk keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu,” katanya.
Selanjutnya, dana yang dialokasikan kepada daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah guna mendanai pelaksanaan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal.
Anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipotong sebesar 15 triliun rupiah.
Akibat pemotongan tersebut, menurutnya, DKI Jakarta hanya menerima sebesar Rp 11,15 triliun.
“TKD-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kami hanya menerima Rp 11,15 triliun dalam APBD dari total Rp 95,35 triliun, sehingga tersisa menjadi Rp 79,06 triliun,” kata mantan sekretaris kabinet tersebut.(mcr4/jpnn)
