Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, disebutkan dalam tuntutan perkara suap terkait keamanan situs permainan judi online (judol) oleh Zulkarnaen Apriliantony.
Pada surat gugatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkode perkara PDM-32/JKTSEL/Eku.2/02/2025 yang diucapkan pada hari Rabu (14/5/2025), JPU mengajukan tuntutan terhadap empat individu, salah satunya adalah Zulkarnaen. Nama-nama tersisa yaitu Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, serta Muhjiran atau dikenal juga sebagai Agus.
Dalam tuntutan itu, Budi Arie, yang kini tetap menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diduga menerima bagian sebesar 50% dari total situs web yang dikelola dengan biaya Rp8 juta untuk setiap situs.
“Berkata bahwa setelah itu Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, dan Terdakwa IV Muhrijan alias Agus berkumpul lagi di Cafe Pergrams Senopati guna mendiskusikan tentang pengawalan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta biaya senilai Rp. 8.000.000,- per situs. Selain itu juga dibicarakan bagiannya masing-masing yaitu Terdakwa II Adhi Kismanto berhak atas 20%, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony atas 30%, sementara Sdr. Budi Ari Setiadi diberikan bagian sebesar 50% dari seluruh situs yang dikawal,” demikian tertulis pada salah satu pasal tuntutan tersebut.
Selanjutnya, di dalam dokumen keluhan tersebut disebutkan bahwa Adhi Kismanto mendapatkan kabar dari Budi Arie—yang saat itu berperan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)—bahwa ada instruksi agar tidak mengawal situs web terkait judi pada tanggal 19 April 2024.
Selanjutnya, Zulkarnaen serta Adhi Kismanto mendatangi Budi Arie yang bertempat tinggal di perumahan resmi milik pemerintah di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Mereka berdua memohon kepada Budi Arie untuk bekerja di lantai delapan gedung Kemenkominfo yang terletak di Jakarta Pusat. Permintaan tersebut pun dipenuhinya oleh Budi Arie.
Di bulan tersebut juga, Adhi Kismanto berkesempatan bertemu dengan Samsul dan Zulkarnaen di sebuah rumah makan yang terletak di Jakarta Selatan. Menurut Zulkarnaen, informasi tentang pengawasan situs web perjudian sudah sampai pada seorang bernama Budi Arie.
Namun, Zulkarnaen menyatakan bahwa aktivitas operasional situs judi masih bisa berjalan. Sebab, pada waktu tersebut, ia mengklaim dirinya adalah sahabat dekat Budi Arie.
Tirto juga telah berusaha mendapatkan respons dari Budi Arie seputar isi dakwaan itu. Tetapi, Budi Arie justru meneruskan pernyataan resmi dari Sekjen DPP Projo, yaitu Handoko, berkaitan dengan kasusnya sendiri.
Pada pernyataan tertulisnya, Handoko mengharapkan agar Budi Arie tidak menjadi objek berita negatif berkaitan dengan surat dakwaan itu. Kemudian dia menyuruh publik untuk mencermati kinerja Budi Arie saat menempati posisi sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
“Public dapat memeriksa fakta dan laporan tentang posisi Budi Arie di garda terdepan dalam upaya melawan perjudian daring saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima pada hari Minggu, 18 Mei 2025.
Menurut dia, banyak media yang telah membuat berita dengan framing jahat terhadap Budi Arie. Berdasar surat dakwaan, media disebut menuliskan berita terkait alokasi sogokan untuk tidak memblokir sejumlah situs judi online merupakan kesepakatan para terdakwa.
Dikatakan bahwa media telah melaporkan berita tentang pengalihan dana di mana 50% dialihkan ke akun Budi Arie, sementara bagian tersisa dibagikan dalam proporsi yang berbeda kepada para terdakwa lainnya.
Handoko mengatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan bahwa Budi Arie mengetahui atau menerima suap itu.
“Sesungguhnya, Budi Arie sama sekali tak mengetahui tentang pembagian suap tersebut dan bahkan tidak menerima bagian pun, entah sebagian atau seluruhnya. Penjelasan ini ia berikan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian,” jelasnya.
