,
Jakarta
– Bermacam-macam kejadian politik menghiasi laporan berita
Tempo
Dalam minggu ini. Redaksi sudah mengumpulkan kelima berita nasional yang paling diperbincangkan sejak tanggal 19 hingga 25 Mei 2025.
Berbagai informasi yang menarik perhatian pembaca
Tempo
Di antara lain adalah pemberitaan mengenai kontroversi asli atau palsunya gelar akademis Sarjano yang dimiliki oleh mantan Presiden, Joko Widodo. Di samping itu, perayaan ulangtahun ke-27 Reformasi juga menduduki posisi sebagai salah satu berita politik terkini.
Ijazah Presiden Jokowi: Di antara Identitas dan Keaslian hingga Penjelasan Istana
Polisi merilis temuan tes laboratorium atas dokumen kependidikan bekas presiden tersebut.
Jokowi
, yang diyakini sebagai penipuan terhadap tim TPUA atau aktivis tersebut. “Tim penyelidik menerima salinan resmi dari ijasah berindeks nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan kode NIM 1681/KT dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), ditandatangani pada tanggal 5 November 1985,” ujar Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro selaku DirTipIdum Bareskrim Polri saat ditemui di Jakarta, hari Kamis, 22 Mei 2025.
Ijazah tersebut diuji secara laboratoris dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari 1980 sampai lulus 1985. Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengoreksi istilah yang serupa tersebut sebagai salah satu pihak yang menduga asli atau palsunya ijazah Presiden Joko Widodo. Menurut Roy, laporan dari tim forensik Bareskrim Polri hanyalah membuktikan kesamaan antara dokumen milik Jokowi dengan lainnya. Dia juga berpendapat bahwa tahap pengecekan masih perlu diperjelas lebih lanjut.
Polemik terkait ijazah Jokowi turut menarik perhatian Istana Kepresidenan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, selaku juru bicara presiden untuk Prabowo Subianto, istana menghargai jalannya proses hukum atas tuduhan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu yang disampaikan beberapa individu.
27 Tahun Setelah Reformasi: Penculikan Penggerak Perubahan 1998, Siapakah Yang Masih Hilang?
Tahun ini memasuki tahun kedua puluh tujuh setelah Peristiwa Reformasi. Tanggal 21 Mei menjadi hari untuk mengenang Reformasi ketika Soeharto menyatakan turunnya dirinya dari jabatan presiden di tahun 1998.
Dalam periode peralihan kekuasaan 27 tahun silam, beberapa tokoh pendukung reformasi, termasuk pelajar dan anggota masyarakat sipil, menghadapi penyekapan paksa serta tindakan keras dari kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan hegemoni Orde Baru.
Sebanyak 23aktivis tewas dibunuh lantaran menentang dan mendesak terwujudnya keadilan serta demokrasi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Ide-ide serta pikiran mereka dilihat sebagai hambatan yang bisa memperlambat proses pemerintahan. Karena alasan tersebut, mereka harus “dienduskan” sebab dinilai berbahaya dan mencemarkan nama baik negeri ini.
Dari total itu, sembilan sudah dilepaskan dan dikembalikan. Satu individu dinyatakan meninggal dunia, yaitu Leonardus “Gilang” Nugroho. Sebelas lainnya tetap hilang tanpa jejak. Hingga kini, setelah melintasi 27 tahun perubahan Reformasi, kemungkinan besar nasib mereka serupa dengan Gilang.
Menurut laporan Kontras, kasus penghilangan paksa dimulai tahun 1996 ketika pesta politik memanas menjelang pemilihan umum. Pada waktu tersebut sejumlah anggota PDIP menghilang tanpa jejak. Hal ini terus berlangsung sampai dengan peristiwa penghilangan aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Aliansi Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dalam periode antara 1997 hingga kerusuhan Mei 1998.
Dedi Mulyadi Pun Akan Mengirim Murid Prestasi untuk Menempuh Pendidikan di Akademi Tentara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penilaian sementara tentang program pendidikan di barak militer memberikan hasil yang memuaskan. Menurut dia, program tersebut, yang sebelumnya difokuskan hanya kepada anak-anak dengan masalah perilaku, direncanakan akan dikembangkan dan mencakup siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dalam tahapan mendatang.
“Menurut penilaian, angkatan pertama ini katanya sudah cukup bagus,” ungkap Dedi kepada
Tempo
Jumat, 23 Mei 2025. Menurutnya, evaluasi tersebut kini tengah ditinjau ulang oleh sejumlah psikolog, ahli akademis, serta pelatih yang berpartisipasi dalam program tersebut.
Dedi menyatakan bahwa timnya sekarang sedang mempersiapkan gelombang kedua untuk mengantarkan anak-anak berprestasi. Dia menjelaskan alasan utamanya adalah supaya siswa-siswa terpilih bisa mendapatkan pengalaman belajar tentang karakter yang mirip dengan program bagi anak-anak bermasalah pada gelombang awal. “Saya akan tinjau lagi nanti. Mungkin saja itu mencakup anak-anak berprestasi,” imbuhnya tanpa memberikan detail kapan implementasi fase berikutnya tepatnya.
Penulis Kolom di Detikcom Disebut Dua Kali Diserempet Pengendara Tak Dikenal
Seorang penulis tentang keterlibatan jenderal militer di jabatan sipil disebut mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal. Serangan teror itu dialami penulis setelah artikelnya tayang di rubrik kolom detikcom pada Kamis, 22 Mei 2025.
Menurut informan yang menyaksikan kejadian tersebut, sang penulis menghadapi tindakan pengancaman dari pihak tidak dikenal sebanyak dua kali. Insiden pertama melibatkan pelaku yang mendorong dan menjatuhkannya dengan keras; hal ini dilakukan oleh dua individu berhelm full face saat ia akan mengantarkan buah hatinya ke sekolah.
Peristiwa kedua, penulis juga mendapat serangan dari pengendara motor tidak dikenal hingga terjatuh. Tindakan intimidasi itu membuat penulis merasa terancam dan ketakutan.
Pasca-kejadian, penulis meminta kepada pihak detikcom untuk menghapus artikelnya. Namun, permintaan itu sempat ditolak lantaran prosedur penghapusan artikel opini memerlukan rekomendasi dari Dewan Pers.
Proposisi Korpri Mengenai Meningkatkan Umur Pensium Aparatur Sipil Negara
Korps Pegawai Republik Indonesia alias Korpri telah mengajukan peningkatan ambang batas usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloho, tuntutan tersebut dimaksudkan untuk memacu kemampuan profesional serta perkembangan karir para pegawai ASN.
Pengajuan yang diserahkan oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional ke Presiden Prabowo Subianto tercatat dalam dokumen dengan nomor B-122/KU/V/2025 dan bertanggal 15 Mei 2025. “Saya melihat bahwa umur rata-rata anggota semakin meningkat sementara ekspektasi masa hidup juga menjadi lebih panjang; maka tidak heran jika batas usia pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil perlu diperpanjang, entah itu mereka bekerja di posisi struktural atau fungsi,” ungkap Zudan seperti dicatatkan secara tertulis pada hari Kamis, 22 Mei 2025.
Ervana Trikarinaputri, Novali Panji Nugroho, Dinda Shabrina, Hendrik Khoirul Muhid, serta Yudono Yanuar turut memberikan kontribusi pada penyusunan artikel ini.
