news  

Berikut adalah rephrasing dari judul tersebut dalam Bahasa Indonesia: **”1,28 Juta Rumah Tangga Masih Tanpa Aliran Listrik”** Alternatif lain yang lebih menarik secara redaksional: **”Masih Ada 1,28 Juta Rumah Tangga yang Belum Teraliri Listrik”** Jika ingin nuansa yang lebih kuat dan menggugah: **”Hingga Kini, 1,28 Juta Rumah Tangga di Indonesia Belum Menikmati Listrik”**

Berikut adalah rephrasing dari judul tersebut dalam Bahasa Indonesia:

**”1,28 Juta Rumah Tangga Masih Tanpa Aliran Listrik”**

Alternatif lain yang lebih menarik secara redaksional:

**”Masih Ada 1,28 Juta Rumah Tangga yang Belum Teraliri Listrik”**

Jika ingin nuansa yang lebih kuat dan menggugah:

**”Hingga Kini, 1,28 Juta Rumah Tangga di Indonesia Belum Menikmati Listrik”**





,


Jakarta




Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (
ESDM
) mengungkapkan sebanyak 1,28 juta rumah tangga di Indonesia hingga kini belum menikmati akses
listri
k. Angka ini setara dengan 1,49 persen dari total 86,6 juta rumah tangga nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).


Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Senin, 30 Juni 2025. Menurut Jisman, pemerintah telah mengidentifikasi 10.068 lokasi tanpa akses listrik, yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia.


“Rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional memang sudah mencapai 98,51 persen. Tapi masih ada jutaan warga yang belum merasakan listrik,” ujar Jisman, Senin, 30 Juni 2025.


Ia mengatakan, dari 38 provinsi, sebanyak 17 provinsi telah memiliki rasio elektrifikasi di atas 99 persen. Sebanyak 15 provinsi berada di kisaran 90 hingga 99 persen. Sementara 6 provinsi lainnya, mayoritas di Indonesia timur, masih di bawah 90 persen.


Upaya elektrifikasi sebelumnya telah dilakukan melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Namun, kata Jisman, masa pakai dan garansi perangkat LTSHE hanya tiga tahun dan kini banyak yang sudah tidak berfungsi. “Sekarang kami dorong agar pelayanan listrik di masyarakat sepenuhnya melalui PLN,” kata Jisman.


Ia menyebut program kelistrikan berbasis swakelola atau bantuan kementerian/lembaga seperti PLTS dan mikrohidro kerap mengalami kendala operasional karena tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kata dia, kehadiran PLN dianggap lebih menjamin keandalan dan juga memberi akses subsidi.