Pemerintah Mengakui Masalah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mengakui adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih terjadi di berbagai daerah. Salah satu isu utama yang muncul adalah kasus keracunan yang terjadi setelah program ini diterapkan.
Prasetyo menjelaskan bahwa kasus tersebut bukan disengaja, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki sistem agar tidak terulang kembali. “Kami tidak mengharapkan kejadian seperti ini, dan ini bukan hasil dari tindakan sengaja. Namun, kami akan menggunakan pengalaman ini sebagai catatan untuk perbaikan,” ujarnya saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang optimal. Selain itu, BGN diminta untuk melakukan evaluasi dan mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan.
Namun, Prasetyo juga menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi kesengajaan atau pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), pemerintah akan memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, ia menekankan bahwa sanksi tersebut tidak boleh mengganggu operasional MBG, sehingga para penerima manfaat tetap bisa menerima makanan bergizi sesuai rencana.
Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan. Angka ini memicu desakan dari JPPI agar Presiden Prabowo Subianto dan BGN segera menghentikan sementara program tersebut.
Desakan ini muncul setelah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG terus meningkat dalam seminggu terakhir. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani masalah ini. “Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 September 2025.
JPPI menilai klaim pemerintah tentang “zero incident” tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Menurut Ubaid, program yang seharusnya bertujuan meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman serius. “Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” tambahnya.
Tragedi Dianggap Darurat Kemanusiaan Nasional
Lebih lanjut, JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Ubaid menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus bertanggung jawab atas kebijakan ini dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari program yang belum matang. “Jika Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” tegasnya.
Dinda Shbrina berkontribusi dalam tulisan ini.
