b
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar menyediakan dana untuk memasok listrik ke 5.700 desa. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan penyelesaian masalah tersebut hingga lima tahun ke depan.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Selanjutnya, permintaan ini dia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, pada Kamis (31/7). “Ini bukan permintaan tambahan anggaran. Anggaran harus disiapkan untuk listrik desa,” ujar Bahlil kepada para jurnalis, seperti dilaporkan Jumat (1/8).
Selanjutnya, Bahlil menyatakan bahwa alokasi dana ini harus dilakukan agar terdapat perencanaan yang menyeluruh dan dapat diukur. Terlebih dengan komitmen penyelesaian dari Presiden Prabowo, ia berharap ke depan tidak lagi muncul isu-isu mengenai desa-desa yang belum mendapatkan pasokan listrik di Indonesia.
“Agar kita memiliki sebuah perencanaan yang menyeluruh, terukur, dan tidak boleh diulang kembali. Jangan menjadikan listrik desa sebagai isu yang terus-menerus dibahas. Kita ingin menyelesaikannya secara baik,” ujar Bahlil.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Meski demikian, Bahlil masih enggan mengungkapkan besaran dana yang harus disiapkan oleh Menteri Keuangan. “Nanti kita bahas saja,” tutupnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian ESDM untuk menentukan jumlah desa yang belum mendapatkan pasokan listrik. Nantinya, seluruh desa tersebut akan diberi penerangan melalui sumber listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sehingga, desa-desa yang belum memiliki akses listrik tidak perlu mengambil dari kabupaten maupun kecamatan. “Kita gunakan PLTS, dan desa-desa yang belum memiliki jaringan, tidak perlu mengambil jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tetapi menggunakan PLTS, sehingga cukup dengan jaringan lokal saja,” jelas Bahlil.
Ia menyatakan, ke depan Kementerian ESDM akan segera membahas mengenai anggaran program listrik desa bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Bahlil memastikan bahwa dana yang akan dialokasikan oleh negara langsung diwujudkan oleh Kementerian ESDM, bukan lagi melalui perusahaan pelat merah, PLN.
Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa program ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo setelah mempertimbangkan skala prioritas.
“Nanti kita akan membahasnya bersama Kemenkeu mengenai biaya. Nanti anggarannya akan melalui ESDM, sebelumnya ditempatkan di PLN dan dianggap sebagai anggaran PLN, padahal itu adalah anggaran negara. Dan programnya harus sesuai dengan perencanaan pemerintah,” tutupnya.
