Data bukan lagi sekadar angka di lembar laporan. Di era pemerintahan modern, data menjadi dasar dari setiap keputusan strategis. Hal inilah yang ingin ditegaskan Pemerintah Kota Bandung dalam Forum Satu Data 2025 yang digelar di Hotel Papandayan.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, berdiri di hadapan puluhan aparatur sipil negara dengan satu pesan utama: ASN harus melek data. “Kalau datanya kuat dan akurat, kebijakan yang dihasilkan pasti lebih tepat sasaran,” ujarnya. Suaranya tenang tapi menekankan pesan yang serius — bahwa pembangunan kota tak bisa lagi didasarkan pada perkiraan atau intuisi semata.
Forum ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dan menjadi ajang konsolidasi besar-besaran untuk mewujudkan Satu Data Kota Bandung. Kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Badan Pusat Statistik (BPS) pun diperkuat. Kepala Baperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menyebutkan saat ini ada 396 data prioritas daerah dan lebih dari 12 ribu daftar data yang menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan.
Angka-angka itu bukan hanya menunjukkan banyaknya informasi, tetapi juga kompleksitas pengelolaan data lintas sektor. Dari perencanaan sosial hingga pembangunan infrastruktur, semua kini diarahkan untuk berbasis data terintegrasi. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis data. Kalau semua perangkat daerah sinkron, pembangunan kota akan lebih efisien dan hasilnya lebih terasa bagi masyarakat,” kata Anton.
Di tengah derasnya arus informasi, tantangan terbesar bukan hanya mengumpulkan data, tetapi memastikan validitas dan keterpaduannya. Iskandar mengingatkan, data yang tumpang tindih bisa menyesatkan arah kebijakan. “Kita butuh data yang bisa dipercaya. Kalau data tidak sinkron, kebijakan pun bisa meleset,” ujarnya.
Tema tahun ini, Internalisasi Data Prioritas dan Daftar Data Daerah Tahun 2025, mencerminkan semangat baru Pemkot Bandung dalam membangun tata kelola data yang efisien, transparan, dan kolaboratif. Melalui kegiatan ini, setiap ASN diharapkan memahami bahwa setiap angka, tabel, dan grafik yang mereka kelola berpengaruh langsung pada kehidupan warga.
Bagi Iskandar dan jajarannya, data adalah bahasa baru pemerintahan modern. Sebuah bahasa yang harus dipahami setiap aparatur agar Bandung bisa terus tumbuh sebagai kota yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warganya — bukan berdasarkan dugaan, melainkan pada fakta yang terukur. ***
