Jakarta, IDN Times
– Sekolah Rakyat merupakan inisiatif utama Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan tanpa biaya dan bermutu tinggi bagi anak-anak dari latar belakang keluarga kurang mampu serta sangat tidak mampu. Konsepnya didasarkan pada sistem peristirahatan siswa di tempat sekolah guna mencapai pemberantasan kemiskinan lewat kesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan secara adil dan seimbang.
Agar tujuan itu dapat dicapai, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menciptakan Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat. Struktural dan tanggung jawab satgas ini dibuat secara spesifik untuk menjamin bahwa konstruksi dilakukan dengan koheren dan efisien.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengesahkan pendirian Satgas lewat Keputusan Menteri No. 446/KPTS/M/2025 yang berjudul Pendirian Pasukan Tugas untuk Pengembangan Sekolah Bagi Rakyat. Ini adalah penjelasannya!
1. Sebab terbentuknya Tim Tugas untuk Membangun Sekolah bagi Rakyat
Tim satuan itu didirikan guna membantu Program Sekolah Rakyat yang dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas melalui metode inklusif serta fokus terhadap kelompok kurang mampu dan sangat tidak mampu dalam masyarakat.
Pembangunan fasilitas sekolah rakyat akan diselaraskan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang lain, sehingga diperlukan kerjasama antar berbagai bagian dalam Kementerian Pekerjaan Umum.
Putusan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 yang sudah dimodifikasi melalui UU No. 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden No. 170 Tahun 2024, serta Keputusan Presiden No. 133/P tahun 2024.
Di samping itu, landasan hukum tambahan meliputi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2024 dan 2025 yang mengatur tentang susunan organisasi dan prosedur kerja di kementerian terkait.
2. Konfigurasi Tim untuk Membangun Sekolah bagi Rakyat
Tim satuan ditugasi untuk memfasilitasi dan mengevaluasi penyusunan serta implementasi pengembangan berdasarkan metode yang menyeluruh, kreatif, dan sejalan dengan pedoman manajemen pemerintah.
Satgas juga bertanggung jawab menyinergikan berbagai prasarana pendukung yang dibutuhkan, menyelesaikan hambatan di lapangan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan.
Struktur Satgas terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan Bidang, dan Tim Sekretariat. Tim Pelaksana dibagi ke dalam enam bidang: Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, Manajemen, dan Pengawasan.
3. Detil Tugas Tim untuk Membangun Sekolah bagi Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum menguraikan tanggung jawab setiap elemen di dalam tim berdasarkan yang tertulis dalam Keputusan Menteri No. 446/KPTS/M/2025.
Direktur bertanggung jawab untuk menyampaikan petunjuk tentang kebijakan, peraturan, serta program pengembangan fasilitas sekolah milik rakyat tersebut.
Pemimpin Tim Tugas bertanggung jawab untuk menerapkan petunjuk Direktur, merencanakan dan memantau anggaran, memberi perintah penyesuaian kepada bagian yang relevan, serta membuat laporan tentang implementasi tugas-tugas tersebut.
Sekretariat bertugas untuk mendukung koordinasi serta penyelenggaraan layanan administrasi teknis Satgas. Di sisi lain, implementasi praktik dilapangan terbagi menjadi enam sektor.
Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya berfungsi memberikan bantuan teknis dalam ranah mereka sendiri dan menyampaikan laporannya sesuai dengan itu.
Bidang Jasa Konstruksi mengacu pada penyediaan barang dan layanan, sedangkan Bidang Manajemen menawarkan bantuan dalam hal anggaran, kekayaan, data, serta legalitas.
Sektor Pemantauan menjamin bahwa proses konstruksi dilakukan secara tepat dengan mengikuti peraturan yang ada melalui bimbingan serta pengawasan rutin.
Tim Sekretariat berperan dalam menangani urusan administratif, pengaturan jadwal koordinasi, pemenuhan kebutuhan data dan informasi, serta penyebaran dan pelaporan aktivitas Satgas.
