Anggota DPR Usulkan Kemenpar Jadi Leading Sector Pengelola Kawasan Geopark
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyampaikan usulan agar Kementerian Pariwisata menjadi leading sector dalam pengelolaan kawasan geopark di Indonesia. Saat ini, pengelolaan geopark berada di bawah Kementerian ESDM. Menurut Bane, Kemenpar lebih tepat menjadi leading sector karena kesesuaian tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pariwisata.
Pengelolaan geopark harus memprioritaskan edukasi wisata dan riset. Bane menegaskan pentingnya menjaga reputasi geopark di Indonesia agar tidak mendapat sanksi dari UNESCO. Ia mengingatkan bahwa beberapa geopark, seperti Belitung, akan segera dinilai oleh UNESCO. Termasuk Geopark Kaldera Toba yang sedang dalam proses penilaian ulang.
Bane berharap Kemenpar dapat menjadi motor utama dalam mengembalikan status Geopark Kaldera Toba dari “yellow card” menjadi “green card”. Ia menekankan bahwa Kemenpar perlu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi UNESCO untuk meningkatkan tata kelola geopark.
Rekomendasi Perbaikan dari UNESCO
UNESCO telah memberikan empat rekomendasi perbaikan untuk Geopark Kaldera Toba, yaitu:
- Pertama, badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset.
- Kedua, revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola perlu segera dilakukan.
- Ketiga, pembelajaran manajemen diperlukan agar badan pengelola memahami dan menerapkan prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp).
- Keempat, perbaikan visibilitas melalui pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.
Penilaian oleh UNESCO akan dilakukan pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan. Kemenpar telah menyiapkan penerjemah untuk memastikan proses penilaian berjalan lancar.
Hasil revalidasi Toba Caldera Unesco Global Geopark akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile. Hasil akhir akan diumumkan dalam sidang pertengahan tahun 2026.
Apresiasi terhadap Kemenpar
Bane mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata dalam menanggapi rekomendasi UNESCO terkait perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba. Ia menilai bahwa Kemenpar merespons dengan cepat dan tanggap terhadap isu pencabutan status geopark.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan rekomendasi UNESCO untuk memperbaiki pengelolaan Geopark Kaldera Toba. Pada 30 Juni 2025, uji coba jalur yang akan dilalui para asesor UNESCO telah dilakukan, didampingi oleh badan pengelola, Dinas Pariwisata, dan tim asesor tahun 2023.
Menpar Widi menyatakan bahwa semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, pengelola, dan lembaga terkait. Ia berharap hasil asesmen akan merepresentasikan upaya Indonesia secara positif dan yakin bahwa green card akan berhasil diraih.
