Kementerian Pertahanan menerima total anggaran sebesar Rp 187,1 triliun untuk tahun 2026. Kepala Biro Infohan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas menyatakan, menjaga kedaulatan negara memang memerlukan biaya yang besar. “Secara prinsip, jumlah tersebut sebenarnya masih belum ideal,” ujarnya di kantor Kemhan, Jakarta, pada Kamis, 18 September 2025.
Frega menjelaskan, kebutuhan institusinya tidak hanya terbatas pada pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Lebih dari itu, menurutnya, Kementerian Pertahanan membutuhkan anggaran negara untuk keperluan pegawai, modal, dan operasional.
Meskipun dianggap belum sepenuhnya sempurna, ia menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan mengakui keputusan negara dalam menyetujui total anggaran untuk tahun mendatang. Kementerian Pertahanan berkomitmen menggunakan dana tersebut untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia. Tujuannya, menurut Frega, adalah menciptakan stabilitas pembangunan agar masyarakat dapat hidup makmur. “Kami juga berharap wilayah Indonesia tetap damai dan stabil,” katanya.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Jumlah anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun mendatang tercatat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 166,26 triliun. Hal ini merujuk pada Nota Keuangan II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, anggaran pengeluaran di kementerian yang menangani bidang pertahanan diperkirakan akan mencapai Rp 247,5 triliun pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 102,3 triliun telah terealisasi dalam semester pertama tahun 2025.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembayaran gaji karyawan, termasuk bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dari markas pusat serta tiga matra. “(Anggaran) ini digunakan untuk kepentingan pengembangan kekuatan TNI, pembayaran gaji karyawan, dan juga kami manfaatkan untuk menjaga kewaspadaan nasional,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 16 September 2025.
Di dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Menteri Sjafrie mengajukan permintaan kepada lembaga legislatif agar memperhatikan kebutuhan anggaran pertahanan. Rapat yang dimaksud oleh Sjafrie diadakan secara rahasia pada 16 September lalu.
“Nilai kedaulatan tidak dapat dibandingkan dengan anggaran yang kami terima. Sebelumnya kami mengajukan kepada DPR melalui Komisi I agar tetap memperhatikan kebutuhan anggaran pemerintah dalam menjaga kedaulatan,” katanya.
Dian Rahmaberkontribusi dalam penyusunan artikel ini.
