WAMENA
– Pemprov Papua Pegunungan mengonfirmasi bahwa 12 Rencana Kerja Saling Terkait (Roadmap) yang sudah disempurnakan oleh pemerintah pusat telah selesai diimplementasikan, termasuk area inti dari Kawasan Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti halnya diskusi terdahulu.
Gubenur PJ Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengumumkan bahwa seluruh kebutuhan untuk Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) kini telah tersedia. Tanah tempat pembebasan adat sudah dilepaskan mulai Oktober 2023, sementara sertifikatnya baru keluar pada tanggal 15 Agustus 2024. Selain itu, perencanaannya juga sudah lengkap termasuk master plan dan AMDAL-nya.
“Saat ini kita hanya bisa menantikan instruksi dari pemerintah pusat atau keputusan yang akan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Keuangan terkait alokasi dana untuk membangun tiga gedung kantor di wilayah itu,” jelasnya pada hari Sabtu (5/4).
Menurut dia, pihak pemerintah enggak dapat menyalurkan anggaran untuk membangun KIPP melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Tahun kemarin kita udah allokasi tiga gedung serta pembayaran pagar dengan menggunakan dana DTI senilai Rp 189 miliar, namun hal ini ditolak oleh kementerian keuangan dan nggak bisa dipergunakan, akhirnya tampaknya proyek tersebut gak bisa direalisasikan dalam bentuk fisik.
“Meski syarat-syarat teknis untuk membangun 3 kantor di Kawasan KIPP sudah terpenuhi dengan dana DTI, kami tak dapat melanjutkan proyek ini karena anggaran awal senilai Rp 189 miliar telah ditolak oleh Kementerian Keuangan,” jelas Velix Wanggai.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat mengukuhkan kedaulatannya dengan merancang sebuah jalur utama yang menyeberangi area seluas 134 hektar di antara distrik Welesi dan Wouma. Selain itu, mereka perlu menciptakan zona hijau tempat pembangunan jembatan pemantau atau destinasi pariwisata sedang dilaksanakan serta mendirikan lapangan futsal agar anak-anak memiliki ruang bermain sendiri.
“Ini merupakan tindakan yang dapat kami ambil, oleh karena itu di Komisi II DPR RI bersama enam gubernur serta wakil menteri dalam negeri, kami menekankan agar segera dipercepat alokasi dari Kementerian PUPR guna pembangunan fasilitas dan infrastruktur pemerintah,” kata Velix Wanggai.
