Laporan Wartawan , Nazmi Abdurrahman
, BANDUNG
– Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai terpilihnya Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS dilatarbelakangi oleh kombinasi legitimasi internal dan kecakapan jaringan eksternal.
Al Muzzammil Yusuf sendiri, terpilih menjadi Presiden PKS periode 2025–2030 berdasarkan hasil Musyawarah Pertama Majelis Syura pada 5 Juni 2025.
Al Muzzammil Yusuf mengokohkan posisinya sebagai Presiden PKS, setelah menjabat Ketua Umum PKS pada 2002–2003 dan Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020–2025.
Al Muzzammil Yusuf juga, memiliki pengalaman diberbagai komisi DPR, termasuk Komisi I (pertahanan) dan Komisi XIII (hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, kontra-terorisme) yang semakin memperkuat klaim kompetensi dalam bidang politiknya.
“Dengan cara ini, ia memanfaatkan legitimasi struktural untuk memperkuat kohesi internal dan menyelaraskan sayap konservatif maupun pragmatis PKS,” ujar Kristian, Sabtu (7/6/2025).
Dikatakan Kristian, Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS kini ditantang untuk bisa menjaga basis suara di Jabar, sebagai lumbung suara PKS yang mulai terfragmentasi oleh persaingan partai lain dan politik identitas.
“Dia perlu mendelegasikan otoritas lebih luas kepada DPW dan DPD setempat, sehingga kebijakan strategis di DPP terpadu dengan prioritas lokal, misalnya isu agraria di Priangan atau dinamika urban di Jakarta Metropolitan,” katanya.
Dengan merangkul kader lokal dan memfasilitasi komunikasi dua arah, kata dia, Almuzamil berpeluang mencegah “brain drain” suara Islam-politik ke partai pesaing serta meningkatkan efektivitas mesin politik PKS di Pemilu 2029.
Sementara secara Nasional, kata dia, posisi PKS di bawah kepemimpinan Al Muzzammil Yusuf semakin mengarah pada koalisi pemerintahan.
“Pernyataan resmi di konferensi pers DPP PKS pada 5 Juni 2025 menegaskan komitmen partai untuk bersinergi menyukseskan program pemerintahan Prabowo–Gibran,” ucapnya.
Langkah ini bisa saja sebagai proyeksi PKS dalam membuka akses terhadap proses legislasi RUU prioritas, jabatan eksekutif di lembaga negara dan anggaran pemerintah.
Kristian pun menyoroti rencana pertemuan Al Muzzammil Yusuf dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Anies Baswedan setelah pelantikan nanti.
Menurutnya, pertemuan itu memegang dua fungsi strategis. Pertama, pertemuan dengan Prabowo fokusnya adalah memantapkan posisi PKS sebagai mitra sejajar pemerintah pusat.
“Memastikan partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan distribusi anggaran, serta legitimasi politik untuk mendukung RUU dan program prioritas nasional,” katanya.
Sementara pertemuan dengan Anies Baswedan, menyasar segmen pemilih moderat dan urban swing voters yang selama ini mengidolakan Anies, sekaligus menjaga jalan terbuka untuk konfigurasi koalisi alternatif di masa depan.
“Dengan demikian, PKS berupaya menyeimbangkan orientasi pragmatis membangun kekuasaan dengan daya tawar politik moderat,” katanya.
Secara keseluruhan, Al Muzzammil Yusuf memadukan pendekatan legitimasi internal dan koalisi eksternal untuk memperluas pengaruh PKS baik di Jawa Barat maupun di panggung nasional.
“Di Jawa Barat, strategi penguatan struktur wilayah dan adaptasi kebijakan lokal menjadi kunci merajut kembali basis massa yang mulai berceceran akibat inkonsistensi sikap politik PKS,” katanya.
Di tingkat Nasional, sinergi dengan Pemerintahan Prabowo–Gibran dan lobi awal kepada Anies Baswedan menandai manuver politik ganda, mengamankan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga opsi koalisi yang lebih luas.
“Pendekatan ini diprediksi akan memantapkan PKS sebagai aktor kompetitif dalam konstelasi politik Indonesia,” ucapnya.
