SEMARANG, Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Agung (Unissula) Kota Semarang, Jawa Tengah secara resmi mengundurkan diri dari BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan.
Ketua BEM Unissula, Wiyu Ghaniy Allathif menyampaikan bahwa sikap tersebut terkait dengan kedatangan para pejabat negara dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII yang berlangsung di Padang pada 13-19 Juli 2025.
“Kami dari BEM Unissula menyatakan pendapat bahwa forum Munas BEM SI Kerakyatan 2025 yang berlangsung di Padang sangat jauh dari nilai moral mahasiswa,” ujar Wiyu saat diwawancarai, Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, forum yang berlangsung selama sekitar lima hari itu penuh dengan campur tangan politik, penuh kekerasan, bahkan terjadi bentrokan antara peserta forum.
“Ini jauh dari inti dari gerakan mahasiswa,” katanya.
Di sisi lain, ketika membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) BEM SI sebagai dasar aturan dalam Munas, ia menyatakan bahwa hal tersebut hanya berupa hiasan.
“Dihentikan apabila ada kepentingan politik bagi sekelompok orang,” katanya.
Wiyu juga merujuk pada kutipan pidato Bung Karno atau Presiden Soekarno sebagai bahan refleksi terhadap gerakan mahasiswa:
Musnahkan kekakuan dalam gerakan mahasiswa! Teruskan menyala api kesetiaan terhadap rakyat marhaen! Supaya semangat marhaenisme berkobar-kobar dengan murni! Dan agar yang tidak murni hangus terbakar!
Oleh karena itu, BEM Unissula secara tegas dan jelas menyatakan mundur dari Aliansi BEM SI Kerakyatan serta tidak bergabung dengan aliansi nasional apa pun.
“Dan mengajak seluruh kampus mana pun untuk kembali pada pergerakan rakyat yang paling murni,” tambahnya.
BEM UGM dan BEM Undip Keluar
Sebelumnya dilaporkan, BEM KM UGM dan BEM Undip mengumumkan mundur dari Aliansi BEM SI.
“Sejak awal, BEM KM UGM tidak memiliki niat untuk menjadi apa pun dalam struktur Kepengurusan BEM SI melalui berbagai persaingan,” demikian pernyataan BEM UGM, dikutip dari Instagram @bemkm_ugm, Minggu (20/7/2025).
BEM KM UGM mengatakan bahwa agenda Munas XVIII BEM SI seharusnya menjadi wadah penting untuk menentukan arah perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
“Yang terjadi justru paradoks: forum tersebut menjadi ruang konflik yang tidak berbobot sekaligus tempat penguasa menghias wajahnya,” kata BEM UGM.
“Mahasiswa sesama bisa saling bertengkar dan menghina, bukan karena perbedaan sikap atau ideologi, tetapi karena ada sesuatu yang diperebutkan: mungkin apa saja,” lanjutnya.
Selain itu, BEM Undip mengikuti langkah BEM UGM dengan mundur dari Aliansi BEM SI Kerakyatan. Hal ini diumumkan dalam pernyataan resmi di Instagram @bemundip yang dipublikasikan pada hari Minggu (20/7/2025).
“Setelah melakukan musyawarah dengan Aliansi BEM se-Undip, menanggapi dinamika yang jauh dari semangat persatuan dan integritas gerakan, BEM Universitas Diponegoro mengambil keputusan untuk tidak bergabung dengan Aliansi BEM SI maupun Aliansi Nasional apa pun,” demikian pernyataan BEM SI yang diterima, Senin.
BEM SI Menolak Undang Pejabat
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyatakan bahwa mereka tidak mengundang pemimpin partai politik maupun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat pada 13-19 Juli 2025.
“Jika BEM SI, kita tidak terlalu tahu,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muzammil Ihsan saat dimintai konfirmasi, Senin (21/7/2025).
Ihsan menyampaikan, kehadiran para pejabat tersebut bisa jadi karena undangan dari panitia atau pihak penyelenggara Munas XVIII yang merupakan Universitas Dharma Andalas.
“Sepertinya tuan rumah yang langsung mengundang,” katanya.
Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda, serta Kepala BIN Sumbar sempat diangkat pertanyaan oleh BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip).
