, SURABAYA —
DPRD Kota
Surabaya
mendukung dan mendorong pendirian
Koperasi Merah Putih
agar merangsang pengembangan ekonomi berbasis rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, berharap adanya dukungan total dari Pemkot Surabaya untuk mendukung program nasional dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP).
Koperasi ini menjadi salah satu dari 3 proyek utama Prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang meliputi Sekolah Rakyat serta memperkuat ketahanan pangan di seluruh negeri.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Presiden Prabowo memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, tak mengherankan jika tiga program utama ini dirancang untuk meningkatkan dasar-dasar sosial dan ekonomi negara tersebut. Saya harap Surabaya dapat menjadi salah satu wilayah yang paling siap menerima perubahan ini,” ungkap Arif Fathoni pada hari Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, KMP merupakan program penting untuk mendukung perkembangan ekonomi rakyat.
Berdasarkan prinsip koperasi sebagai badan usaha milik anggotanya, baik dari segi kepemilikan maupun manfaatnya, pendapatan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dipercaya dapat memperbaiki kondisi ekonomi kelompok masyarakat dengan skala kecil, terlebih lagi bagi mereka yang aktif dalam sektor mikro atau tidak formal.
“Koperasi merupakan fondasinya dalam pembelajaran ekonomi. Di satu sisi, kita membahas tentang ekonomi makro, tetapi jangan abaikan aspek mikronya juga. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih ini menjadi instrumen vital untuk memajukan perekonimian mulai dari dasar,” ungkapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa KMP bisa berkolaborasi dengan tujuan pengembangan Kota Surabaya, terlebih lagi dengan program kampung madani yang diinisiasi oleh Wali Kota.
Kampung madani secara mendasar merupakan area otonom dan menghasilkan, terbentuk berdasarkan prinsip kerja sama antar rakyat serta ikut campur dalam bidang ekonomi.
Dia mengambil contoh KMP di Kecamatan Wonocolo yang dapat ditujukan untuk penyaluran gas elpiji. Melalui pemberian status pangkalan resmi LPG kepada KMP tersebut, proses distribusinya menjadi lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat.
“Bila distribusinya dekat dan rantai pasokannya singkat, harga di kalangan masyarakat dapat lebih terjaga,” ucapnya.
Namun, ia menekankan akan kepentingan membedakan bisnis antara wilayah-wilayah tertentu karena perbedaan ciri khas penduduk di Surabaya.
KMP pun perlu disesuaikan dengan kebijakan lokal setiap daerah supaya lebih berdaya guna dan efisien.
Fathoni pun mendorong agar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya tidak berhenti pada tugas Administrasinya saja.
Pemerintah harus melaksanakan bimbingan dan pemantauan dengan teratur, tidak sekadar di ruang lingkup resmi semacam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Setidaknya, ada program latihan dan pendampingan teknis berkelanjutan bagi pengurus KMP. Mereka perlu melanjutkan pembelajaran.
upgrading skill
agar dapat mengenali kesempatan bisnis yang sesungguhnya dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia menggarisbawahi pentingnya anggota pengurus koperasi untuk sungguh-sungguh berpartisipasi, tidak cukup dengan kehadiran semata sebagai bentuk formalitas.
Menurut dia, koperasi mungkin mengalami kegagalan apabila tak terdapat kapabilitas manajerial serta antusiasme wirausaha yang dikembangkan bersama-sama oleh anggota.
Akhirnya, dia menekankan bahwa koperasi telah lama berdiri di Surabaya. Oleh karena itu, pendirian KMP perlu dilaksanakan dengan cara yang sejuk dan saling bekerja sama bersama koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya.
“Jangan saling menghancurkan. Malah yang seharusnya terjadi adalah KMP ini mampu menjadi inspirasi untuk membuat koperasi-koperasi lain bergairah dan kuat,” katanya.
Medy Prakoso, Deputi Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, dengan senang hati mendukung terbentuknya Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi upaya penting untuk menguatkan perekonomian rakyat serta meningkatkan kemandirian ekonomi daerah setempat.
