news  

Dedi Mulyadi Kritik Kurangnya Pembangunan SMA/SMK Baru di Perkotaan Jabar karena Harga Tanah Tinggi

Dedi Mulyadi Kritik Kurangnya Pembangunan SMA/SMK Baru di Perkotaan Jabar karena Harga Tanah Tinggi

KORAN-PIKIRAN RAKYAT –Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik kurangnya pembangunan sekolah menengah atas dan kejuruan baru di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan.

Hal itu disampaikan KDM setelah rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis 7 Agustus 2025.

Dedi menjelaskan, data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru. “Selama ini kita lalai dalam membangun sekolah baru. Pada tahun 2020, data menunjukkan bahwa tidak ada pembangunan sekolah sama sekali,” katanya.

Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/

Sebagai alternatif, Dedi menawarkan untuk melakukan pembelian sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi. Selain itu, ia juga mengusulkan penggabungan gedung SMP dan SMA di satu lokasi guna menghemat lahan.

Tujuannya, menurutnya, pada 2026–2027, semua lulusan SMP bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. “Ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jabar,” katanya.

Di sisi lain, dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur bersama DPRD Jawa Barat menandatangani Perjanjian Bersama mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026.

Dedi menyatakan bahwa pengesahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 serta surat pengantar KUA-PPAS APBD 2026 telah selesai, dengan besaran anggaran mencapai Rp 32,8 triliun. “Ya, rapatnya sudah selesai terkait pengesahan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 dan surat pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Jumlah APBD KUA-PPAS sebesar Rp 32,8 triliun, ya naik juga,” katanya.

Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/

Gubernur mengucapkan apresiasi terhadap kerja sama DPRD Jawa Barat dalam pembahasan perubahan kebijakan anggaran. Ia menekankan betapa pentingnya arah kebijakan pembangunan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

“Saya berharap pembangunan tidak sia-sia, tetapi menghasilkan output, outcome, dan manfaat yang nyata untuk kepentingan masyarakat,” katanya.