SEPUTAR CIBUBUR– Wakil Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, kembali menegaskan bahwa janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah bukan hanya sekadar ucapan politik.
Di forum Musyawarah Daerah Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Fahri menyebut perjanjian tersebut sebagai “harga mati” yang tidak dapat ditarik kembali.
“Janji 3 juta rumah telah disampaikan kepada masyarakat sebelum masa kampanye. Dalam undang-undang, jika pejabat publik berjanji dan tidak ditepati, hal itu bisa dianggap sebagai tindak pidana penipuan publik,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Namun, hampir setahun setelah Prabowo dilantik, pencapaian program masih jauh dari yang diharapkan.
Data per 5 Agustus 2025 menunjukkan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 190.335 unit, terdiri dari 40.967 unit yang sedang dalam proses pembangunan dan 149.368 unit yang sudah memiliki kredit yang berjalan.
Tantangan Realisasi
Kementerian PKP mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut belum mencapai tingkat yang diharapkan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyatakan bahwa pemerintah masih mempercayakan FLPP sebagai inti dari program tersebut, dan proses pendataan realisasi masih terus berlangsung.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa kuota FLPP tahun 2025 telah meningkat menjadi 350.000 unit, yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta dan perbankan, seperti BRI, yang menyalurkan tambahan 25.000 unit FLPP pada tahun ini.
Dampak Ekonomi
Fahri menekankan bahwa sektor perumahan memiliki peluang besar dalam mendorong perkembangan ekonomi.
Dengan tiga program utama, yaitu renovasi 2 juta rumah, pembangunan 1 juta rumah baru, serta pengaturan kawasan pesisir, pemerintah memprediksi arus ekonomi dapat mencapai Rp310 triliun setiap tahun, berkontribusi hingga 1,3% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Terdapat tombol-tombol yang mampu mempercepat pertumbuhan, salah satunya adalah hilirisasi. Sektor perumahan juga dapat menjadi bagian hilir yang penting,” ujar Fahri.
Program 3 juta rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap janji politik.
Dengan jumlah keluarga yang memiliki utang rumah mencapai 9,9 juta dan 26,9 juta orang tinggal di tempat tinggal yang tidak layak, keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintahan Prabowo dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. ***
