PR SUMEDANG
– Imigrasi Cirebon, atau secara lengkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, menyatakan komitmennya sepenuhnya mendukung proses hukum yang menangani kasus seorang pegawai bernama awal huruf GRP.
Petugas Imigrasi di Cirebon saat ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) karena diduga terlibat dalam skandal penipuan dan pencucian uang yang merugikan sebesar 340 miliar rupiah.
Dalam keterangannya kepada media, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) di Imigrasi Cirebon, Sonny Prabowo, menegaskan bahwa GRP masih tercatat sebagai pegawai, meskipun sudah tidak aktif bekerja sejak Februari 2025.
Sonny selanjutnya mengatakan bahwa perkara tersebut adalah urusan pribadi GRP dan tidak berhubungan dengan kewajiban resmi di Imigrasi Cirebon.
“GRP tetap tercatat sebagai karyawan, namun telah absen dari pekerjaan sejak bulan Februari. Masalah ini merupakan hal yang bersifat personal dan bukan menjadi bagian dari tugas instansi,” papar Sonny di hari Senin (26/5/2025).
Sonny juga menyampaikan bahwa pihak Imigrasi telah melakukan langkah-langkah internal sesuai prosedur, termasuk pemanggilan dan pemeriksaan GRP sejak awal Februari.
Proses itu akan berlanjut sampai tingkat pemimpin tertinggi.
“Proses panggilan dan pemeriksaan sudah kami laksanakan mengacu pada peraturan yang ada, serta seluruh proses tersebut dilakukan dengan profesional,” jelasnya.
Imigrasi Cirebon menekankan janji mereka dalam mendukung pengawasan hukum dengan mengedarkan data penting kepada aparat polisi agar dapat mempercepat proses investigasi.
“Impor Cirebon sudah siaga untuk mendukung petugas penegak hukum. Kami ingin mengulangi, tindakan GRP secara keseluruhan adalah tanggung jawab individu dan tak berkaitan dengan organisasi,” tegas Sonny.
Walaupun sedang menangani kasus tersebut, Sonny mengonfirmasi bahwa layanan imigrasi masih beroperasi dengan baik. Penyediaan pelayanan kepada publik dalam bidang keimigrasian tidak terpengaruh dan tetap bersifat profesional.
“Dia menutup dengan mengatakan bahwa mereka akan terus berusaha untuk menyediakan layanan terbaik bagi publik dan mempertahankan keprofesionalan dalam lingkungan kerja.” ***
