,SOFIFI— Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029, Kamis (25/7/2025).
Musrenbang RPJMD dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, bupati/wali kota, DPRD, OPD, para akademisi, tokoh masyarakat, serta para jurnalis.
Upacara Musrenbang RPJMD berlangsung di Hotel Bela, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan, Musrenbang RPJMD adalah ajang penting untuk menyelaraskan visi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang.
“Tujuan pembangunan 2025–2029 adalah ‘Mempertahankan Keragaman dan Keseimbangan Pembangunan: Maluku Utara Bangkit, Berkembang, Makmur, Adil, dan Berkelanjutan,” ujar Sarmin.
Ia menjelaskan, dalam mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan enam misi pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial budaya, serta penguatan infrastruktur yang berbasis kepulauan.
Enam program pembangunan daerah mencakup perubahan sosial dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif.
Sistem pemerintahan yang partisipatif dan fleksibel, kestabilan keamanan, demokrasi, serta perekonomian, kesejahteraan sosial budaya dan lingkungan yang didasarkan pada kearifan lokal, serta pembangunan wilayah kepulauan yang merata dan adil.
Menurut Muhammad Sarmin, setiap tugas memiliki tujuan, indikator kinerja, serta rencana aksi nyata dari masing-masing OPD. Beberapa program andalan mencakup pembangunan rumah sakit berkualitas, pendidikan SMA/SMK gratis, dan beasiswa.
Pengembangan jalan pertanian, bantuan alat penangkap ikan bagi nelayan, pengaturan lembaga dan SPBE, penyediaan air minum, sanitasi, listrik serta koneksi antar daerah.
“Musrenbang ini bukan hanya kegiatan tahunan yang bersifat formal, melainkan wadah partisipatif yang memastikan pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Sarmin.
Ia juga menekankan perlunya kerja sama antar sektor dalam menyusun RPJMD yang menyeluruh, mampu beradaptasi terhadap tantangan nasional, serta menjadi bagian dari peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.
“Perkembangan daerah merupakan dasar utama pembangunan nasional. Maluku Utara perlu berpartisipasi aktif dalam mengurangi ketimpangan wilayah, khususnya antara wilayah barat dan timur Indonesia,” katanya.
Di akhir pidatinya, Sarmin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, serta meminta maaf jika dalam penyelenggaraan acara ada hal yang kurang memuaskan. (*)
