, TEMINABUAN
– DPRK Sorong Selatan menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk pengangkatan dan penyerahan sumpah jabatan bagi Wakil Ketua I dan II periode 2024-2029 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025.
Acara yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat Daya itu turut disertai oleh Gubernur Elisa Kambu, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, Forkopimda, serta beberapa petinggi daerah lainnya.
Rapat dibuka Ketua Sementara DPRK Sorong Selatan Kadir Anggiluli dilanjutkan pembacaan surat keputusan oleh Plt. Sekwan Hengki Melki Bleskadit.
Rangkaian berikutnya pengucapan sumpah janji yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sorong Beauty Deitje Elisabeth Simatauw.
Berikut adalah pimpinan DPRK yang diangkat, yaitu Ali Juhuri dari Fraksi partai Nasdem sebagai wakil ketua pertama dan Ketua Kedua Matius Howay berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Ali Juhuri menyebutkan bahwa penegasan pemimpin tetap diharapkan cepat menindaklanjuti usulan untuk ketua DPRK Sorong Selatan.
“Di samping itu, kami menekankan pada pengerjaan beberapa tipe proyek utama seperti tujuan dan misi wilayah ini yakni pengembangan sarana prasarana, memberikan fasilitas umum yang lebih unggul serta mengoptimalkan mutu kehidupan penduduk di Sorong Selatan,” ujarnya.
Ali mengatakan bahwa mereka akan berusaha ekstra untuk menjamin bahwa semua tanggung jawab serta keputusan yang dibuat bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Bupati Petronela Krenak pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada kedua ketua DPRK yang diangkat dan menasihati mereka untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin.
“Harapannya adalah agar Saudara mampu melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati, menghormati norma-etika, dan selalu berada di sisi kebutuhan rakyat,” katanya.
Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya bagi DPRK untuk dapat membangun kerjasama antar wilayah dan melibatkan semua sektor masyarakat.
Menurut dia, kerjasama serta mitraship di antara DPRD dan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai manajemen yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan kerjasama yang baik itu, saya yakin kami bisa mengimplementasikan sejumlah program di wilayah ini dengan lebih terencana, efektif, dan bermanfaat bagi kebutuhan publik umum, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan di Sorong Selatan,” ujar Elisa.
Dia menyebutkan bahwa potensi signifikan yang dimiliki Sorong Selatan dalam beragam bidang perlu ditangani dengan tepat sasaran dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Pengelolaan dilakukan melalui kebijakan yang menguntungkan warga setempat; di sini pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mencerdaskan wilayah Papua Barat Daya secara bersama-sama.
/astri
)