,
Jakarta
– Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
KPAI
) Ai Maryati Solihah menyampaikan sudah mengirim surat ke Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
Untuk mendiskusikan kebijakan mengenai penempatan anak-anak ke barak-barak militer. Surat tersebut telah dikirim oleh KPAI semenjak awal implementasi program ini. Akan tetapi, sampai saat ini surat tersebut belum juga ditanggapi.
“Suratku belum sampai,” kata Ai saat dijumpai di komplek parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 21 Mei 2025.
Dia menekankan bahwa implementasi program yang mencakup anak harus disesuaikan sesuai dengan panduan perlindungan hak-hak mereka. Setelah aturan menjadi jelas dan petunjuk tersebut dipatuhi, maka program serta keperluan anak akan dapat beriringan.
Aku merasa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus mengadakan dialog dengan Dedi Mulyadi selaku pencetus kebijakan pembangunan markas tersebut. “Saya menyarankan agar secepatnya diatur untuk bertemu guna melaporkan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Program ini merupakan upaya jangka panjang lho. Jadi, saya harap KPAI dapat mensinkronkan segala bentuk pertemuan, pengawasan, serta hal-hal terkait lainnya,” ungkapnya.
Ari yakin bahwa jika telah terjadi penyelarasan dengan panduan perlindungan anak, semua program dan keputusan yang mencakup anak-anak akan menjadi jauh lebih efektif.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mendesak Dedi Mulyadi agar mengevaluasi ulang tentang keputusan mengirim anak-anak yang dinilai berisiko tinggi ke barak tentara. Menurut Ai, tidak peduli betapa hebatnya sebuah program, terlebih lagi jika melibatkan anak-anak, pasti ada aturan dan panduan spesifik tersendiri.
Implementasi penilaian tersebut, menurutnya, dapat memperkuat program. “Program ini telah berlangsung, mari kita lanjutkan dan tingkatkan,” katanya.
review
Kembali. Apakah terdapat SOP-nya? Adakah peraturannya dan partisipasi dari berbagai pihak?” tanya Ai.
Mengomentari usulan Dedi Mulyadi agar KPAI campur tangan dalam menangani anak yang memiliki masalah, Ai menjelaskan bahwa organisasi tersebut bertugas untuk memantau implementasi perlindungan serta pemenuhan hak anak.
“Sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa tugas kita adalah melaksanakan pemantauan. Bahkan tidak hanya untuk seratus anak atau lebih, dengan menggunakan beragam metode dan program, satu sajapun akan ditangani oleh KPAI,” ujarnya.
Acara Dedi Mulyadi menitipkan anak ke barak tentara diberlakukan bagi mereka yang dianggap bermasalah. Ia menjelaskan bahwa program di barak tentara tersebut bertujuan sebagai pembentukan karakter untuk para remaja. Inisiatif ini baru saja dimulai pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025 kemarin. Kebijakan dari mantan Bupati Purwakarta ini ditujukan kepada siswa-siswa dengan tingkah laku tertentu, misalnya berkelahi antar sekolah, merokok, minum-minuman keras, sampai menggunakan knalpot modifikasi.
