PIKIRAN RAKYAT SULTENG
– Perselisihan mengenai acara peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang diselenggarakan antara tanggal 19 April sampai dengan 12 Mei, telah menerima penjelasan resmi dari Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Faidul Keteng.
Faidul Keteng, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr Anwar Hafid, dikatakan belum pernah memberikan rekomendasi atau surat apapun bagi siapa pun dalam rangka pengumpulan dana untuk acara itu. Dokumen tunggal yang telah dihasilkan oleh sang gubernur hanyalah Surat Keputusan (SK) tentang pendirian komite penyelenggara.
Di samping itu, Faidul Keteng juga menyatakan tegas bahwa tak terdapat
Event Organizer
(E.O.) yang terlibat dalam pelaksanaan acara itu. Namun demikian, kegiatan tersebut diadakan oleh segerombolan pemuda yang beraktivitas dengan sepenuh hati tanpa mengharap upah.
Pak Gubernur hanya menerbitkan surat keputusan untuk membentuk panitia, lalu panitianyalah yang nantinya akan mencari dana dengan bantuan beberapa relawan, bukannya perusahaan event organizer (EO). Selain itu, tim tersebut beroperasi secara sukarela tanpa mendapatkan upah,” terangkan Faidul Keteng selaku kepala Dinas Bina Marga dan Pengaturan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
Faidul Keteng dengan tegas menyangkal adanya “surat kuasa khusus” yang dibuat gubernur untuk organisasi ekstraoparatif dalam mengumpulkan dana. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya tak ada organisasi ekstraoparatif yang terlibat, tetapi hanyalah beberapa pemuda yang mau ikut serta secara sukarela dan tanpa mendapatkan upah apa pun. Faidul kemudian menyatakan kalau pernyataannya tersebut didasari pada fakta bahwa gubernur telah merilis surat keputusan tentang pembentukan komite ulang tahun provinsi Sulawesi Tengah yang ke 61, bukannya memberikan wewenang kepada pihak ketiga lainnya.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panitia Faidul Keteng, Gubernur Anwar Hafid pun turut menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan surat pengesahan kepada siapa pun dalam upaya pengumpulan dana. Menurutnya, “Berdasarkan ingatan saya, saya belum pernah menerbitkan surat pengesahan apa pun guna mendapatkan sumbangan.”
Gubernur Anwar Hafid, yang pernah menjadi Bupati selama dua masa jabatan, mengungkapkan bahwa dia siap mendengar kritikan dari berbagai pihak. Akan tetapi, ia juga menegaskan keharusan agar kritik tersebut dibangun atas dasar fakta dan data, tidak semata-mata berasal dari spekulasi atau khayalan.
“Kritikan itu seperti obat yang meningkatkan kekuatan. Karenanya, sejak menjadi kepala desa, camat, asisten pemerintah, bupati Morowali, anggota DPR RI, sampai gubernur, aku terus menerimanya,” jelas Anwar Hafid. Hal tersebut diambil dari tim media partner Gubernur Sultra Berani.
