Sekolah Rakyat di Jawa Barat: Komitmen Pemprov untuk Membangun Masa Depan Generasi Miskin
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk mendukung realisasi program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan yang sering kali menghambat kesempatan mereka dalam hidup.
Saat ini, sudah ada 13 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Jumlah siswa yang terdaftar mencapai 75 orang untuk jenjang SD, 675 siswa untuk SMP, serta 640 siswa untuk SMA. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah mulai menjangkau banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan.
Berikut adalah daftar lengkap Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi:
- Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng
- Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong Kabupaten Bogor
- Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi
- Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi
- Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI di KBB
- Di kompleks Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung
- Pokteksos dan Sentra Wyata Guna Kota Bandung
- BLK Kabupaten Sumedang
- SMPN 18 Kota Cirebon
- Sentra Abiyoso Kota Cimahi
- Dinsos Jabar Kota Cimahi
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman, tugas utama pemerintah daerah dalam program ini adalah mengidentifikasi calon peserta didik beserta permasalahan sosial yang menyertai. “Karena kan peserta didiknya berasal dari masyarakat miskin,” ujarnya pada Selasa (15/7/2025).
Sementara itu, tanggung jawab terkait tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan sepenuhnya menjadi domain Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan agar program bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat di Jawa Barat masih menggunakan bangunan eksisting. Contohnya, Sentra Terpadu Pangudi Luhur yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial di Kota Bekasi. Namun, rencananya di masa depan, sekolah-sekolah ini akan menggunakan bangunan baru yang lebih representatif dan nyaman.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Selain itu, juga tersedia lahan seluas 10,5 hektare di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Proses pengadaan lahan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga turut serta mengusulkan lokasi baru. Hingga saat ini, terdapat dua usulan yang sudah diajukan, yaitu eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
Herman berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Dengan pendidikan yang layak, mereka diharapkan bisa meraih masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
