Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 2025-2029
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya untuk periode 2025 hingga 2029 telah disepakati oleh Pemerintah Kota dan DPRD melalui rapat paripurna. Penyusunan rencana ini menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembangunan yang akan dilakukan di kota pesisir tersebut.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola oleh Pemkot. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan indikator sosial dan ekonomi di wilayahnya.
Menurut Eri, semua anggaran harus sesuai dengan tujuan negara, termasuk kebijakan fiskal di tingkat kota. Ia menjelaskan bahwa terdapat tujuh indikator utama yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya. Indikator-indikator tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, kematian ibu dan anak, serta stunting. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan rasio Gini, dan pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi fokus utama.
Eri mengingat masa awal jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Saat itu, kondisi sosial ekonomi kota sedang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Angka stunting mencapai 28,5 persen, sementara tingkat kemiskinan mencapai 5,9 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga berada pada angka 9,7 persen.
“Karena situasi tersebut, prioritas utama saya saat itu bukanlah pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya.
Sejauh ini, kebijakan yang fokus pada penguatan SDM menunjukkan hasil positif. Contohnya, angka stunting berhasil ditekan hingga hanya 1,6 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun drastis dari 9,7 persen menjadi sekitar 4 persen. Bahkan, angka kemiskinan turun menjadi 3,9 persen, yang lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi.
Eri menekankan bahwa pembangunan sebuah daerah tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas dari berbagai elemen masyarakat. Ia menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat akan mempercepat pertumbuhan IPM dan ekonomi.
“Inilah esensi dari konsep kota dunia yang diusung dalam RPJMD,” tegas Eri. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kota.
Dengan adanya RPJMD yang telah disepakati, Surabaya memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan yang diambil akan terus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, harapan besar diarahkan agar Surabaya dapat menjadi contoh dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
