Kritik terhadap Penggunaan Anggaran Penanggulangan Banjir di Jakarta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menyoroti penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan banjir di ibu kota. Bun Joi Phiauw, anggota Fraksi PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Jakarta Pramono Anung yang dinilai belum mampu mencegah banjir meskipun memiliki anggaran sebesar Rp 4,3 triliun.
Anggaran tersebut tercantum dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Bun Joi menegaskan bahwa jumlah anggaran ini sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh. “Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Rabu, 9 Juli 2025.
Karena besarnya anggaran, masyarakat Jakarta berharap pemerintah provinsi mampu menangani masalah banjir secara efektif. Namun, hingga saat ini, banjir masih sering terjadi setiap kali kota diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hal ini memicu pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran tersebut. “Ini memunculkan pertanyaan apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau sebenarnya pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam mengatasi dan menanggulangi banjir?” tanya Bun Joi.
Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah kerusakan 10 unit pompa milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang rusak dan terbakar saat penanganan banjir pada 6 Juli 2025. Menurut Pemerintah Provinsi Jakarta, kerusakan tersebut terjadi karena debit air yang terlalu tinggi. Namun, Bun Joi menilai hal ini seharusnya bisa dihindari. “Apakah tidak dilakukan perawatan atau bahkan mengantisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi?” ujarnya.
Padahal, pemerintah Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar Rp 704 miliar untuk anggaran operasional dan pemeliharaan stasiun pompa banjir. Oleh karena itu, Bun Joi meminta agar penggunaan anggaran tersebut dievaluasi agar penanganan banjir di masa depan lebih baik.
Pada malam hari tanggal 6 Juli 2025, sebanyak 10 unit pompa air milik Pemprov DKI Jakarta terbakar akibat tingginya volume air yang harus ditangani. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya perawatan agar alat tersebut dapat segera digunakan kembali. Ika menyatakan bahwa semua pompa milik pemerintah Jakarta beroperasi 100 persen pada saat itu. Akan tetapi, sebanyak 10 dari 600 unit pompa mengalami kerusakan.
Meski begitu, Ika mengklaim warga Jakarta tidak perlu khawatir karena sistem pengendalian banjir tetap terjaga berkat keberadaan pompa portabel dengan kapasitas setara. “Jangan khawatir. Walaupun ada kendala beberapa di pompa, pompa ‘mobile’ kami 100 persen masih aktif. Jadi, ter-backup karena pompa itu kapasitasnya yang sama dengan pompa stasioner,” kata Ika seperti dikutip dari sumber berita lokal.
