Yusril: Gibran Tidak Tetap Bertugas di Papua

Penjelasan Menteri Yusril Mengenai Kebijakan Otsus Papua

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua. Ia menegaskan bahwa yang akan berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, bukan Wapres secara permanen.

Yusril menjelaskan bahwa pernyataannya sebelumnya didasarkan pada Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam pasal tersebut diatur keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, lembaga ini dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan kebutuhan.

Yusril menekankan bahwa Badan Khusus ini diketuai oleh Wakil Presiden yang beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu perwakilan dari tiap provinsi di Papua. Struktur dan personalia pelaksana Badan ini, termasuk kesekretariatannya, akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah.

Yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan pelaksana teknis Badan Khusus. Jika Wapres dan para Menteri sedang berada di Papua, mereka dapat menggunakan kantor tersebut untuk memimpin rapat atau kegiatan koordinatif. Namun, bukan berarti Wapres akan menetap berkantor di sana.

Ia menambahkan, sesuai konstitusi kedudukan Presiden dan Wakil Presiden adalah di Ibu Kota Negara, dan tidak bisa dipisahkan secara permanen. “Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” tegasnya.

Fungsi dan Tujuan Badan Khusus Otsus Papua

Sebagai informasi, Pasal 68A UU Otsus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus untuk memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus berjalan optimal. Lembaga ini memiliki tugas utama dalam sinkronisasi dan percepatan pembangunan di Papua.

Dalam mendukung kerja Badan Khusus ini, dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Jayapura, Papua. Fungsi utama kantor ini adalah sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan Otsus.

Beberapa hal yang menjadi fokus dari Badan Khusus ini antara lain:

• Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
• Harmonisasi pelaksanaan otonomi khusus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
• Evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Otsus.
• Koordinasi antar lembaga dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, Badan Khusus juga bertugas untuk memastikan adanya alokasi dana Otsus yang digunakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga Papua.

Struktur dan Komposisi Badan Khusus Otsus

Komposisi anggota Badan Khusus Otsus mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti:

• Wakil Presiden sebagai Ketua.
• Menteri Dalam Negeri sebagai anggota.
• Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai anggota.
• Menteri Keuangan sebagai anggota.
• Satu perwakilan dari setiap provinsi di Papua.

Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di Papua. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, kesekretariatan Badan Khusus juga akan diisi oleh personel yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktivitas Badan Khusus berjalan dengan baik dan efisien.

Kesimpulan

Dengan adanya Badan Khusus Otsus Papua, diharapkan pelaksanaan otonomi khusus dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua. Selain itu, keberadaan sekretariat di Jayapura juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui struktur yang jelas dan komposisi anggota yang representatif, Badan Khusus diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa perubahan positif bagi Provinsi Papua.