MIMIKA
– Komisi II DPR RI melangsungkan penilaian terhadap wilayah otonomi baru (WILDOB) bersama dengan Gubernur, Bupati seluruh Provinsi Papua Tengah beserta anggota Forkopimda di Ballroom Hotel Horison Diana Timika pada hari Kamis (1/5) lalu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa berbagai informasi sudah terhimpun, termasuk dari beberapa kepala daerah seperti gubernur dan bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah bersama dengan anggota Forkopimda-nya. Menurut dia, semua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan serta kesejahteraan secara keseluruhan agar dapat ditingkatkan daripada sebelumnya.
Zulfikar menekankan pula bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang serta konstitusi, Komisi II DPR RI bersedia berfungsi sebagai penghubung guna mengadvokasi aspirasi rakyat Papua Tengah ke level pemerintahan nasional.
“Ya setiap kebijakan, setiap program, setiap kegiatan kalau memang ingin lebih baik ya harus ada evaluasi,” jelas Zulfikar saat ditemui usai pertemuan.
Zulfikar berharap bahwa temuan dari evaluasi ini bisa sampai dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat khususnya Presiden RI, Prabowo Subianto, supaya kebijakan dan program yang telah dijalankan memang memberikan manfaat nyata kepada rakyat.
Secara spesifik, Zulfikar menyatakan bahwa dalam tiga tahun kepemimpinan Pemerintahan di Papua Tengah telah mencapai perkembangan yang signifikan.
“Terjadi perkembangan positif karena kami sebelumnya menekankan pentingnya transparansi, dan ternyata ditemukan banyak bukti kerendahan hatian tersebut. Dari informasi yang disampaikan, dapat dipahami bahwa hadirnya otonomi baru di PPT sesungguhnya merupakan respons terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat,” ungkap Zulfikar. (mww/wen)
Layanan Berlangganan Surat Kabar Cendrawasih Pos,
https://bit.ly/LayananMarketingCepos
Baca Selengkapnya di Koran Digital Cepos
https://www.myedisi.com/
