.SG, SINGAPURA – Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong, secara mendadak menyelenggarakan sebuah konferensi pers untuk merespons kemunculan kampanye yang mendorong pemilih Muslim untuk memilih calon-calon Muslim dalam pesta demokrasi mereka. Acara ini disiarkan lewat kanal YouTube resmi dari Kantor Perdana Menteri Singapura dan Lawrence Wong mencela upaya kampanye dengan nuansa keagamaan oleh individu-asing tersebut.
Apa inti dari masalah tersebut? Sebelumnya, pemerintah Singapura sudah menginstruksikan kepada induk perusahaan Facebook, yaitu Meta, agar memblokir akses warga Singapura terhadap postingan buatan tiga orang asing. Diklaim mereka bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu nasional di bulan Mei 2025 dengan cara merujuk pada etnis dan keyakinan agama.
Peraturan itu dilepaskan sesudah sejumlah postingan dinilai sebagai “bertujuan untuk mendukung atau menghancurkan peluang sukses atau posisi sebuah partai politik atau calon,” menurut laporan yang menyebutkan pernyataan dari Departemen Pemilihan dan Kementerian Dalam Negeri Singapura.
Reuters
pada Jumat (28/4/2025).
Meta belum memberikan tanggapan atas permintaan komentarnya. Dari dua individu yang postingannya ditutup, salah satunya enggan menerima tuduhannya. Pada tanggal 3 Mei 2025 akan dilangsungkan pemilihan umum yang merupakan kali pertama berdasarkan peraturan media sosial baru yang dirilis tahun 2023 dan partai Politik Rakyat (PR) berhasil menjadi pemenang dengan meraih jumlah tempat duduk tertinggi dalam tiap-tiap voting sejak negara ini mendapatkan kedaulatan pada tahun 1965.
Peraturan itu meniadakan kemungkinan bagi individu luar negeri untuk mempublikasikan iklan tentang pemilihan umum secara online. Iklan digital ini dipahami sebagai konten daring yang bisa mendukung atau justru merusak reputasi dari partai politik ataupun calon tertentu. Otoritas setempat telah mengidentifikasi pelaku-pelaku asing dalam kasus ini yaitu Bendahara Umum Partai Islam Se-Malaysia Iskandar Abdul Samad, Ketua Pemuda Partai Islam di wilayah Selangor, Malaysia bernama Mohamed Sukri Omar dan juga seseorang dengan status WNA Australia yang pernah menjadi WNI pada tahun 2020 yakni Zulfikar bin Mohamad Shariff.
Pemerintah yang diketuai oleh PAP menyebut postingan tersebut mencampuri urusan politik domestik dan dapat membujuk warganya untuk menentukan pilihan berdasarkan suku bangsa serta kepercayaan agama.
Otoritas melihat bahwa Zulfikar menuding anggota parlemen Malaysia yang beragama Islam tidak berhasil memperjuangkan hak-hak rakyat Muslim. Sukri sudah mengunggah kembali postingan Zulfikar, sementara Iskandar juga telah mendukungnya secara daring sebagai bentuk dukungan kepada wakil ketua Partai Buruh, yaitu partai oposisi di Singapura.
Iskandar enggan memberikan tanggapan atas permintaan komentarnya. Pada sebuah posting Facebook pada hari Sabtu tentang perintah tersebut, Sukri menyampaikan bahwa dirinya tak pernah berniat mencampuri urusan pemilu. Yang menjadi khawatirnya ialah masa depan Muslim-Melayu di Singapura, “komunitas yang kian merana dalam segala bidang seperti pendidikan, ekonomi, serta kebebasan budaya.”
Sekretaris Jenderal Partai Islam Se-Malaysia Takiyuddin Hassan menyampaikan bahwa pandangan dua tokoh dari partainya itu tidak mewakili kebijakan atau posisi resmi partai tersebut. Walaupun demikian, meski partainya memahami keprihatinan Singapura, menurutnya respons pihak berwenang atas pernyataan mereka diinterpretasikan “terlalu diperbesar dan satu sisi saja,” imbuhnya.
Zulfikar di Facebook berpendapat bahwa instruksi itu mencerminkan ketakutan PAP dan para pengikutnya, serta terdengar aroma putus asa. Sementara itu, Partai Buruh menyampaikan dalam pernyataannya pada hari Sabtu bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kontrol parti luar negeri yang mendukung calon-calon mereka. Di sisi lain, PAP enggan berkomentar tentang pernyataan Zulfikar saat dimintai tanggapannya.
