–
Pembicaraan tentang pendirian Provinsi Cirebon Raya muncul lagi di tengah perkembangan daerah Ciayumajakuning yang meliputi (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) dalam skema pengembangan wilayahnya.
Seorang tokoh nasional dari Cirebon bernama Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa pemecahan daerah menjadi provinsi baru seharusnya didasari oleh visi pengembangan jangka panjang, dan tidak semata-mata karena ambisi politik para elit setempat.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Diskusi Bersama dengan Wakil Walikota Cirebon untuk masa jabatan 2019-2024, Hj Eti Herawati, Ketua MW KAHMI Jawa Barat, Asad Ali, serta sejumlah tokoh lainnya di Saung Kuliner, Kompleks Stadion Bima Kota Cirebon pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025.
“Secara teknokratik, wilayah Cirebon Raya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah provinsi. Dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, sumber daya manusia mencukupi, serta letak geografisnya yang strategis, hal ini membuat daerah tersebut pantas dipertimbangkan. Namun, proses pembentukan suatu provinsi tidak harus semata-mata didorong oleh keinginan untuk menjabat sebagai gubernur atau sekretaris daerah. Sebaliknya, perlu adanya persiapan dalam aspek finansial dan pengelolaan pembangunan dengan visi,” ungkap Rokhmin.
Sebagai anggota DPR RI Komisi IV, Rokhmin menyatakan sudah terlibat dalam perbincangan tentang hal ini selama lebih dari sepuluh tahun.
Dia mengapresiasi tingkat keterlibatan beberapa komponen di Ciayumajakuning saat merancang jalur menuju pembangunan, yang dapat dipergunakan sebagai fondasi untuk mendukung ide tentang provinsi baru.
“Jika Subang dan Brebes turut serta berpadu, kekuatan di wilayah tersebut akan semakin bertambah,” katanya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa larangan pembentukan wilayah baru oleh pemerintahan nasional tetap menjadi hambatan besar. Dia pun meratapi kondisi di mana kurang lebih 70% area yang telah dipisahkan sebelumnya masih sangat bergantung pada anggaran dari pusat.
“Pastikan bahwa Provinsi Cirebon Raya tidak menjadi bebannya anggaran nasional yang baru. Seharusnya ini menjadi provinsi yang mandiri dan penuh dengan terobosan,” tegasnya.
Rohmin juga menggarisbawahi kebutuhan untuk membangun sarana prasarana, meningkatkan sektor produksi manufaktur, serta mengeraskan posisi bidang jasa dan pariwisata guna menjadi motor penggerak ekonomi bagi provinsi yang baru ini.
“Jika kita dapat mengalokasikan dana dengan efisien, serta para pejabat daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat layaknya Pak Imron, kita mampu mempercepat integrasi wilayah dan kemajuan ekonomi,” katanya.
Rokhmin sebagai seorang tokoh lokal menyatakan kesiapan dirinya untuk mempromosikan pembentukan Provinsi Cirebon Raya asalkan upayanya itu memberi keuntungan langsung kepada warganya.
“Jika amanah tiba, kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh, pintar-pintar dalam berusaha, serta bersatu padu. Jangan cuma mengganti plakat, namun isi dari pembangunan tersebut seharusnya betul-betulan terasa oleh masyarakat,” tandasnya.
