PR SURABAYA
– Pemerintah Kota Surabaya tengah menyusun strategi besar untuk mengurai kemacetan yang semakin menggila di jalur-jalur utama kota.
Salah satu kebijakan revolusioner yang tengah digodok adalah penerapan sistem pelat nomor ganjil genap serta penyesuaian tarif parkir progresif, khususnya di kawasan perkantoran.
Langkah ini diinisiasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya sebagai bentuk penanggulangan terhadap lonjakan volume kendaraan pribadi yang terus meroket setiap tahunnya.
Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Angkutan Dishub Surabaya, Ismanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar reaktif, tetapi bagian dari solusi jangka panjang.
Namun, ia menegaskan, kebijakan ini tidak akan langsung diterapkan secara tiba-tiba.
Dishub akan terlebih dahulu memastikan jaringan transportasi publik yang merata dan andal tersedia bagi warga.
“Kami ingin pembatasan kendaraan pribadi ini dibarengi dengan kesiapan transportasi umum yang terintegrasi dan mudah diakses,” ujar Ismanto.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendukung kebijakan tersebut asalkan dilakukan secara terencana dan menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya penataan ruang dan pengendalian mobilitas warga melalui perencanaan kota yang cerdas.
Menurut Eri, pembangunan rumah susun terintegrasi dengan moda transportasi umum, sekolah, dan layanan kesehatan adalah kunci utama suksesnya kebijakan ini.
“Jangan sampai pembatasan malah menyulitkan masyarakat. Harus dibarengi dengan kemudahan akses dan konektivitas,” tambahnya.
Saat ini, rancangan peraturan daerah (raperda) terkait kebijakan tersebut masih dalam pembahasan di Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya.
Pemerintah menargetkan pembahasan ini segera rampung agar kebijakan bisa segera diujicobakan dalam waktu dekat.
Dengan strategi yang matang dan pelibatan seluruh elemen masyarakat, Surabaya bersiap menjadi kota besar pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembatasan kendaraan secara progresif dan terintegrasi.***
