PIKIRAN RAKYAT
– Demi mengupayakan terwujudnya program rumah gratis pajak, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ungkap dirinya telah mengirim surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Isi surat tersebut menghimpun permintaan agar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen untuk pembelian rumah seharga di bawah Rp2 miliar tetap dilanjutkan.
“Doakan juga saya sudah sampaikan surat kepada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya PPN 0 persen dilanjutkan,” ujar Ara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Menurut Ara, surat tersebut dikirim sekitar sepekan sebelumnya dan disusun berdasarkan aspirasi dari kalangan pengembang maupun konsumen yang disampaikan ke Kementerian PKP.
“Jadi kami sudah sampaikan suratnya itu kalau tidak salah pekan lalu,” kata dia.
Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) yang sedang diupayakan untuk diperpanjang merupakan insentif fiskal yang membuat pembeli rumah tak perlu membayar PPN, pajak yang seharusnya dibebankan kepada mereka.
Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025, sebagai lanjutan dari insentif serupa yang berlaku pada 2023 dan 2024.
Dengan kebijakan ini, harga rumah menjadi lebih terjangkau. Sebagai ilustrasi, untuk rumah senilai Rp2 miliar, seluruh PPN sebesar Rp220 juta akan ditanggung pemerintah.
Sementara di sisi lain, rumah seharga Rp2,5 miliar hanya dikenai PPN atas selisih Rp500 juta, yakni sebesar Rp55 juta.
Insentif tersebut diyakini dapat mendorong daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang kini tengah tertekan akibat kondisi ekonomi.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau. ***
