, JAKARTA
Wakil Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mendorong tenaga kerja migran Indonesia (TKMI) agar menggunakan layanan dan dukungan melalui Kedubes Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat mereka bekerja apabila menghadapi kendala atau permasalahan.
Di samping itu, PMI dapat menggunakan layanan hotline dari Kementerian P2MI dengan nomor +622129244800 bagi yang berada di luar negeri, serta 0-800-1000 untuk wilayah domestik. Selain itu, PMI pun memiliki opsi untuk menyampaikan keluhan mereka pada situs web siskop2mi.bp2mi.go.id.
“Selain itu, Anda bisa menghubungi WhatsApp di nomor 0811-8080-141, Kantor BP3MI atau P4MI yang paling dekat dengan lokasi Anda serta media sosial kementerian,” jelas Christina saat berbicara dengan Tribunnews pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025.
Dia menjelaskan bahwa kendala-kendala yang umumnya dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) saat berada di luar negeri meliputi persoalan-persoalan terkait dengan hubungan kerja seperti upah yang tak kunjung diterima atau perjanjian kontrak kerja yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal.
Christina pun menekankan kepada calon PMI untuk mematuhi peraturan berdasarkan prosedur serta penempatan resmi yang telah ditetapkan.
Dia mengharapkan agar publik tidak tertarik oleh janji-janji atau promosi pekerjaan berpenghasilan tinggi di negeri-negeri yang tak punya kesepakatan penempatan resmi bersama pemerintah Indonesia.
Beberapa negara tersebut antara lain adalah Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Hal ini disebabkan karena ketiga negara ini sering kali menjadi tempat terjadinya banyak kasus perdagangan manusia yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI).
“Beralasan negara-negara tersebut rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia,” ungkapnya.
Dia mengkritik fakta bahwa masih ada banyak warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, terutama karena mereka tidak menerima petunjuk yang cukup tentang jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan di negeri tujuan.
Sebagai contoh, ada kasus Saleh Darmawan (24), seorang warga dari Kota Bekasi, Jawa Barat, yang dituduh sebagai korban dari jaringan perdagangan manusia berskala internasional.
“Diharapkannya, tak akan ada warga negara lagi yang jadi korban dari perdagangan manusia dan pastinya sesuai dengan perhatian Bapak Presiden Prabarto tentang keamanan masyarakat kita di luar negeri,” tutupnya.
