TIM Formatur
Sekolah Rakyat
yang dikoordinasi oleh Mohammad Nuh berencana untuk melakukan perekrutan
guru
Dan para siswa akan direkrut pada bulan April 2025. Proses perekrutan ini dilakukan untuk mempersiapkan operasi sekolah masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dimulai dari Juli 2025 atau tepatnya di awal tahun ajaran baru 2025/2026.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebutkan bahwa pada fase permulaan, program tersebut bakal diawali dari tingkat pendidikan SMA. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memperbesar rentang manfaatnya sehingga meliputi juga level pendidikan SD dan SMP.
Gus Ipul mengatakan bahwa timnya saat ini tengah menyiapkan pedoman teknis (juknis) terkait proses seleksi guru dan siswa bagi Sekolah Rakyat. Ia telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, guna melaksanakan penyelesaian akhir dari naskah juknis itu. “Naskah kerja kami sudah selesai dibuat; mencakup lebih dari seratus halaman yang membahas tentang pemilihan guru, siswa, serta aspek-aspek tambahan,” ungkap Mensos seusai apel pagi di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, juga pada hari Selasa tersebut.
Tim tersebut saat ini tengah menentukan area dan mensimulasikan target bagi para calon guru dan siswa yang memenuhi kriteria dan berdomisili di dekat 53 titik yang telah disiapkan untuk program sekolah rakyat.
Program ide presiden Prabowo Subianto bernama Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak kurang mampu dalam upaya meningkatkan standar kehidupannya serta menjadi pelaku transformasi sosial demi menghentikan siklus kemiskinan. Konsep sekolah ini dibuat mirip seperti asrama sekolah.
boarding school
.
Estimasi Pendapatan Guru di Sekolah Dasar Publik
Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah membahas tentang jumlah gaji yang akan disalurkan kepada para guru di sekolah-sekolah dasar. Sesuai pernyataan dari Menteri Sosial, telah ada sejumlah nilai yang dikaji.
Dia mengatakan bahwa minimal guru akan menerima gaji sebesar Upah Minimum Regional (UMR). “Angkanya saya belum bisa pastikan, tetapi sudah ada perkiraannya. Insya Allah kami akan menyesuaikannya sesuai dengan kewajiban mereka. Kami harap nantinya melebihi UMR,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025.
PNS dan PPKG menjadi Fokus Utama bagi Pengajar di Sekolah-sekolah Masyarakat
Menteri Sosial menyampaikan bahwa para guru yang memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun masih menunggu penugasan, akan diprioritaskan untuk mengajarkan di Sekolah Rakyat. Hal ini merupakan salah satu elemen dalam program perekrutan yang saat ini sedang disusun oleh beberapa departemen sebelum memulai tahun ajaran baru pada 2025/2026.
Dia mengatakan bahwa pilihan utama yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) adalah para guru ASN dan PPPK yang belum mendapatkan tempat di kabupaten atau kota sebagai tujuan pembukaan Sekolah Rakyat. “Jika semua itu telah terpenuhi, baru kemudian dipertimbangkan untuk merekrut dari kalangan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PGP),” ungkap Gus Ipul tersebut.
Tempo
, Kamis, 10 April 2025.
Gus Ipul mengatakan bahwa diskusi saat ini masih dalam tahap penyusunan dan penyesuaian aturan antara Kemensos, Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Meskipun ini baru sebagai pilihan, keputusan belum ditetapkan. Namun, kita akan mengevaluasinya beberapa pekan ini sehingga dapat segera dirilis,” jelasnya.
Di samping memberikan prioritas kepada guru ASN dan PPPK, pemerintah juga tengah menyelidiki opsi penempatan alumni PPG yang tidak memiliki status ASN guna melengkapi kebutuhan di sekolah-sekolah masyarakat. Rencana tersebut, seperti ia jelaskan, akan dirancang dalam bentuk kontrak pekerjaan individual. Meski demikian, Mensos menegaskan bahwa kebijakan ini masih menghadapi hambatan dari segi regulasi, khususnya berkaitan dengan pelarangan merekrut tenaga honorer. “Masih belum dapat kami diskusikan tentang jangka waktu kontrak atau spesifikasinya,” ungkap Gus Ipul.
Guru untuk Sekolah Rakyat Akan Ditugaskan Secara Khusus
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa para guru yang akan mengajarkan di sekolah-sekolah dasar nantinya akan diperekrut dengan sistem kontrak pribadi dan bukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
“Guru yang bekerja dengan kontrak tidak termasuk dalam sistem PNS, dan mereka benar-benar direkrut hanya untuk mengajar di sekolah tersebut,” jelas Abdul Mu’ti saat konferensi pers bersama Menteri Sosial di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti dilaporkan oleh Humas Kemensos pada hari Rabu.
Mu’ti menjelaskan, walaupun tidak diikat oleh kepegawaian negeri sipil (ASN), kriteria untuk guru yang akan direkrut seharusnya sudah menyelesaikan pendidikan profesi guru (PPG). Selain itu mereka juga perlu siap mengajar secara full-time dan sanggup membawahi lebih dari satu subjek pelajaran. “Hal utamanya adalah dia harus
full-time
“, tetap harus ada di sana, dan perlu disampaikan sejak awal,” ujarnya.
Menurutnya, tanggung jawab kepala sekolah akan disesuaikan sesuai dengan jumlah siswa di masing-masing wilayah. Di sebuah Sekolah Dasar Rakyat, bisa jadi terdapat hanya satu kepala sekolah yang bertanggung jawab atas tiga tingkatan sekaligus yakni SD, SMP, dan SMA. “Data Nama Berdasarkan Alamat (BNBA) bagi para pengajar yang akan menjabat sebagai dosen akan kami serahkan tanggal 24 April,” katanya.
Sekolah Rakyat Membutuhkan Lebih dari 1.000 Guru
Mensos sebelumnya menyebut bahwa pemerintah membutuhkan lebih dari 1.000 guru untuk 53 tempat sekolah masyarakat yang telah disiapkan operasionalnya. Gus Ipul mengakui belum dapat memberikan jumlah pastinya, namun kedepannya akan ada dua kategori guru yakni guru formal dan guru pendidikan karakter.
Guru formal akan menyampaikan materi pembelajaran dari pagi hingga sore, sementara guru pendidikan karakter berperan dalam membentuk karakter siswa di waktu sore hingga malam. “Menurut ingatan saya, sekitar 700 orang adalah jumlah guru formal dan 300 lainnya merupakan guru pendidikan karakter. Sehingga total melebihi 1.000, belum termasuk kepala sekolah atau wakil kepala sekolah,” ujarnya melalui panggilan telepon pada Minggu, 6 April 2025.
Pengenalan sudah diterapkan pada para guru yang ada di dekat area sekolah dasar. Gus Ipul menyebut pertemuan antara pihak-pihak bertanggung jawab atas sekolah tersebut tetap berjalan walaupun dengan cara online. “Kini baru sedang memverifikasi guru-guru yang berada di sekitaran lokasi sekolah ini dan juga murid-murid dari kelas 1 hingga 2 yang tinggal disana. Semua informasinya dikumpulkan melalui data,” jelas Gus Ipul.
M. Rizki Yusrial
,
Dede Leni Mardianti
,
Nabila Azzahra
, dan
Dinda Shabrina
menyumbang untuk penyusunan artikel ini.
