Beberapa ahli hukum menganggap bahwa Kepolisian Indonesia berhak untuk membuka investigasi atas para pelaku usaha atau pegawai negeri yang dicurigai terkait dengan aktivitas perjudian daring di Kamboja tanpa perlu menanti aduan dari pihak eksternal — apalagi bila kasus tersebut memberikan dampak negatif bagi masyarakat umum.
Sebelumnya laporan
Majalah TEMPO
Sebutkan sejumlah nama pebisnis dan tokoh politik Indonesia yang dicurigai memiliki hubungan dengan perusahaan manajemen casino dan judi daring di Kamboja.
Ahli hukum mengungkapkan bahwa menjerat “pemain besar” dalam perjudian daring sungguh sulit, tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Terlebih lagi apabila terdapat bukti yang meyakinkan tentang partisipasi mereka dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan ilegal ini.
“Pertanyaannya saat ini adalah apakah keinginan dari Kepolisian Republik Indonesia ada atau tidak? Cukup dengan mencari seseorang yang dapat menjadi bukti bahwa mereka merupakan pemilik website perjudian daring tersebut, atau cukup lakukan pelacakan terhadap arah aliran dana-nya,” jelas Jamin Ginting, Profesor Hukum di Universitas Pelita Harapan.
BBC News Indonesia sudah mencoba menghubungi Kepala Divisi TindakPidana Biasa (Dirtipidum) Bareskrim Mabes POLRI, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, namun tidak mendapatkan balasan apapun.
Bisakah polisi menjerat mereka?
Ahli hukum serta penegak hukum terkait pencucian uang, Yenti Garnasih, menyebutkan bahwa polisi pada dasarnya dapat memulai proses penyelidikan sesuai dengan laporan yang ada.
Majalah TEMPO
.
Karena laporan investigasi media, menurut dia, tentu didukung oleh bukti yang solid sehingga tidak sembarangan mengidentifikasi nama orang tertentu.
Pada sejumlah situasi tertentu, pemeriksaan perkara yang dilakukan sendiri telah menjadi hal biasa dan bisa dijalankan tanpa perlu menanti laporan dari publik.
“Maka polisisendiri dapat menginvestigasi langsung berdasarkan informasi-informasi yang menyebar luas di media sosial, contohnya seperti ini, karena hal tersebut merupakan tugas polisi yang umum dilakukan,” jelas Yenti Garnasih kepada BBC News Indonesia.
BBC News Indonesia
hadir di WhatsApp
.
Jadilah orang pertama yang mengakses berita, investigasi, serta laporan mendalam dari BBC News Indonesia dengan bergabung melalui WhatsApp.
Bahkan tanpa adanya laporan, apabila kepolisian bersifat profesional dan mendapati terdapat hal yang perlu diusut lebih lanjut, mereka akan menginvestigasi secara mandiri. Mengumpulkan bukti pendukung atau berkolaborasi dengan pihak polisi dari negera lain bila dibutuhkan.
Jamin Ginting ahli hukum pidana setuju demikian.
Namun, katanya lagi, agar dapat mendrag nama-nama yang tercantum di dalam laporan penyelidikan tersebut.
Majalah TEMPO
, kepolisian harus mengumpulkan bukti fisik dan kesaksian yang cukup signifikan untuk membuktikan bahwa individu-individu tersebut diduga melakukankan tindakan atau mendukung aktivitas judi.
Permasalahan tersebut, sesuai dengan pendapat Jamin Ginting, tentu saja mencakup berbagai kepentingan yang kompleks. Lebih jauh lagi, dia menyebut bahwa tak tertutup peluang adanya campur tangan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam institusi penegakan hukum karena jumlah uang yang terkait dengan aktivitas judi sangatlah besar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang secara berkala mengawasi aktivitas finansial dalam sektor perjudian di Indonesia, mencatat bahwa hingga tiga quarter pertama tahun 2024, jumlah uang beredar dari taruhan daring telah melampaui angka Rp238 triliun.
Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan total transaksi perjudian daring di paruh pertama tahun 2024, yaitu sebesar Rp174 triliun.
Laporan PPATK tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 166 juta transaksi penyetoran uang ke situs perjudian daring oleh publik. Organisasi tersebut pun mendeteksi metode baru yang digunakan para pemain taruhan untuk membingungkan sumberdana dari aktivitas perjudian daring mereka.
Para bandar diketahui membagi transaksi menjadi jumlah yang lebih rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kecurigaan.
“Bagaimana sekarang untuk membuktikannya? Perlu adanya saksi yang dapat secara pasti menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan pemilik lokasi perjudian yang menyediakan fasilitas permainan judi daring,” jelas Jamin.
“Jika terbukti adanya, barulah dapat dilakukan. Asalkan dapat dipertunjukkan bahwa ada pemilik usaha atau individu spesifik yang mengadakan hal tersebut, maka boleh saja. Namun bila tidak? Maka tidak dapat diterapkan,” tambahnya.
Masalah lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ahli HukumPidana dariUniversitasParahyangan,A gustinusPohan,bisnisdijudi diKambojadiatursecaramematuhihukum.
Penggunaan hukum tersebut dianggap oleh Agustinus sebagai penghalang bagi polisi Indonesia dalam mengungkap identitas orang-orang yang tercantum dalam laporannya.
Majalah TEMPO
.
Polisi hanya dapat bertindak apabila kedua negara yaitu Indonesia dan Kamboja secara bersama-sama mengklaim bahwa tindakan kriminal itu merupakan suatu pelanggaran.
double criminality principle
.
Double criminality principle
Merupakan prinsip penting dalam hukum ekstradisi antar_negara yang menegaskan bahwa suatu delik harus dianggap sebagai kejahatan oleh kedua pihak yang bersengketa.
Maka asalkan kejahatan itu terjadi di Indonesia, polisi memiliki wewenang untuk bertindak. Namun jika pelaku melakukan tindakan kriminal di Kamboja, meskipun dia berada di Indonesia sekarang, polisinya tidak dapat menangkap.
Perlu dicatat bahwa industri perjudian di Kamboja semakin berkembang pesat sejak pemerintah lokal menyetujui Undang-Undang Perjudian atau Hukum Pengelolaan Game Komersial pada November tahun 2020.
Pemerintah Kamboja kemudian mendirikan badan khusus yang bernama Komisi Manajemen Judi Komersial Kamboja.
Komisi ini bertanggung jawab pula atas penanganan perizinan taruhan daring. Pengusaha yang berencana mendapatkan keuntungan dari aktivitas taruhan daring harus memiliki dua jenis lisensi: satu untuk tempat kasino dan satunya lagi khusus untuk taruhan daring bernama ”
game of chance
“.
Walau telah melegalkan perjudian, Kamboja tetap melarang penduduknya untuk ikut serta dalam aktivitas tersebut.
Seberapa jauh berlangsungnya tindakan hukum terkait kasus perjudian daring di Indonesia?
BBC News Indonesia sudah berusaha menghubungi Kepala Divisi TindakPidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, namun tidak mendapatkan balasan apapun.
Akan tetapi di depan Komisi III DPR, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan berbagai langkah yang sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian terkait kasus perjudian daring di Indonesia.
Sigit menyatakan bahwa pemerintah sudah mendirikan Satuan Tugas Penanganan Perjudian Online yang diketuai dirinya sebagai kepala kepolisian pada bulan November kemarin.
Meja ini, katanya, berumur hidup sekitar tiga bulan. Namun, dapat diperpanjang tergantung pada permintaan di lapangan.
Pada presentasinya, ia menyatakan bahwa Polri sudah mengambil beberapa tindakan, termasuk penangkapan 9.096 terduga pelaku kasus perjudian daring selama tahun 2020 hingga 2024.
Polri menggeledah pula 5.991 akun bank dan memblokir 68.108 website perjudian daring.
Dia menyebutkan bahwa metode pembayaran dalam transaksi perjudian online sudah beralih dari penggunaan rekening bank menjadi pembayaran melalui layanan digital seperti QRIS, dompet elektronik, serta cryptocurrency.
“Transaksi yang semula berskala sedang hingga tinggi, kini mulai berpindah dari kalangan menengah ke bawah. Transaksi yang dulunya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp1 juta, sekarang bahkan dengan jumlah hanya Rp10.000 sudah cukup untuk terlibat dalam perjudian daring,” ungkap Kapolri Listyo Sigit.
Ini mengakibatkan masyarakat kecanduan perjudian daring. Hal tersebut membentuk tantangan bagi upaya pemberantasannya karena mereka pun mulai berpindah.
server-server
yang sebelumnya berada di dalam negeri tetapi kemudian pindah ke luar negeri.”
Adapun soal lokasi
server
Atau perangkat utama dari situs taruhan online, menurut Kapolri, telah mendistribusi dirinya ke berbagai negara yang mengizinkan aktivitas perjudian. Sebut saja seperti Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, dan China.
Pembedanya aturan-aturan tersebut, menurut dia, menjadi tantangan sendiri dalam upaya memberantas perjudian daring.
Polri juga mengidentifikasi bahwa tersangka menggunakan berbagai akun bank untuk menyimpan dana yang berasal dari taruhan judi daring. Akun-akun tersebut diciptakan dengan cara “menggunakan” KTP milik pihak ketiga lainnya.
Rekening tersebut hanya dihapus setelah satu atau dua hari dibuat. Setelah itu, akan muncul rekening baru. Inilah pola yang mereka gunakan.
Terkait masalah itu, beberapa hari yang lalu kami juga mengamankan sejumlah individu yang berupaya untuk mempertahankan situs perjudian daring dari pemblokiran. Individu dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menjadi fokus pengembangan lebih lanjut bagi kami,” ungkapnya.
Pada kasus yang terjadi di Komdigi, Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi sebanyak 24 orang sebagai tersangka. Di antara mereka, sembilan individu bekerja untuk Komdigi dan salah satunya merupakan staf ahli dari kementerian tersebut, sedangkan selebihnya adalah masyarakat biasa.
Undang-undang KUHP yang baru dapat menghukum pelaku meski berada di luar negeri?
Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang bakal diberlakukan pada 1 Januari 2026, tersedia pasal-pasal yang dapat memberikan area operasi bagi kepolisian menjadi lebih lebar.
Ialah Pasal 4 yang tertulis: Sanksi hukum pidana di dalam undang-undang ini berlaku untuk;
a. Kejahatan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Kejahatan yang terjadi di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia; atau
c. Kejahatan dalam ranah teknologi informasi atau Jenis Kekerasan Hukum Lainnya yang dampaknya dirasakan atau terjadi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun pada Kapal dan Pesawat Udara yang berafiliasi dengan Indonesia.
Apabila mengacu pada titik terakhir tersebut, menurut Agustinus Pohan, Polri seharusnya mampu menanganis para pelaku kejahatan perjudian daring baik yang bertempat di luar negeri ataupun di dalam negeri.
Karena tindakan kriminal cyber seperti perjudian daring memiliki dampak sampai di Indonesia.
Sebab ada istilah kejahatan dalam ranah teknologi informasi serta kejahatan lain dengan dampak yang terjadi di Indonesia. Judi daring yang berasal dari Kamboja juga berdampak di tempat ini.
Oleh karena itu, dianggap sebagai lokasi kejadian tindakan kriminal. Apabila lokasinya ada di Indonesia, maka berlaku aturan wilayah. Jadi, hukum Indonesia yang akan diterapkan.
Kemudian, lanjut dia, yang perlu dilakukan adalah cara agar kepolisian Indonesia dapat membujuk pihak berwenang di Kamboja ataupun negara-negara lain untuk memahami bahwa tindakan terhadap kriminalitas cyber harus dikoordinasikan secara bersama-sama.
“Bisa [
server-server
] itu tertutup selagi sudah ada kerjasama dengan pihak berwenang di Kamboja sana.”
Dijerat pasal TPPU?
Namun di atas semua itu, ahli hukum dan pencegahan pencucian uang, Yenti Garnasih, menekankan pentingnya bagi kepolisian untuk mengikuti arus dana perjudian daring tersebut sampai ke titik tujuan akhir.
Yenti menyebutkan bahwa Indonesia, yang sudah bekerja sama dengan Financial Action Task Force (FATF), memiliki potensi untuk membantu mengekspos arus uang dari perjudian daring.
Perusahaan-perusahaan itu juga ikut menikmati dana tersebut.
Siapakah yang berhubungan dengan perusahaan [ judi online ] ini? Apa keterlibatan mereka dengan pejabat, pengusaha, atau tokoh-tokoh penting lainnya?
Sebab orang-orang yang terlibat dalam bisnis perjudian daring memiliki wewenang dan posisi tinggi.
Maka dalam kenyataannya, menurut Yenti, para tersangka tidak hanya dijerat dengan undang-undang perjudian tetapi juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
Maka dengan adanya UU TPPU, penyebaran kejahatan dapat terdeteksi mulai dari awal hingga akhir, begitulah konsepnya.
“Setiap individu yang mengambil dan memanfaatkan hasil dari aktivitas ilegal seperti perjudian daring, bahkan jika mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam perjudian daring tetapi masih mendapatkan manfaat darinya, dapat dijerat dengan hukuman atas pencucian uang pasif,” ungkap Yenti.
- Kisah pencerahan seorang mantan penjudi online di masa ketika perjudian daring semakin menjamur – ‘Jika berniat pasti bisa, tetapi apa yang terjadi jika para bandar dibelanya?’
- Ketergantungan pada perjudian daring dapat mengakibatkan masalah mental – Indikasinya apa saja?
- Sadbor di tangkap, namun beberapa seniman tidak dikenakan hukuman – Apakah kepolisan memang sengaja memilih-milih dalam penahanan terkait perjudian daring?
- Perjudian daring kini merajalela di Indonesia: ‘Tabungan saya hilang, kendaraan pun terjual’
- Permainan judi daring: Alasan mengapa pemain judi cenderung menang kurang dari kalah?
- Siswa sekolah dasar di Indonesia terobsesi dengan perjudian daring hingga menjadi agresif, sedangkan seorang streamer game menyatakan bahwa dia secara sengaja mempromosikan situs-situs tersebut untuk perjudian.
- Dua personel TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan terhadap tiga petugas kepolisian di Lampung – Rincian kronologis serta informasi tambahan mengenai perjudian sabung ayam
- ‘Tidak Ada Viral, Tidak Ada Keadilan’ – Cara Unsur yang Menyebar Secara Viral Melindungi Aktor Cina dari Pusat Penipu Online di Myanmar
- Sadbor di tangkap, namun beberapa seniman tidak dikenakan hukuman – Apakah kepolisan benar-benar memilih-milih dalam penangkapan terhadap pemain perjudian daring?
- Polisi tetapkan 24 terduga pelaku jaringan perjudian online Komdigi – Apa metode yang digunakan serta fungsi masing-masing anggotanya?
- Menteri Komunikasi dan Informatika mengusulkan pengenaan pajak pada perjudian daring dikritik oleh netizen — Apakah ini langkah efektif untuk menumpas perjudian ilegal di internet?
- Isu terkait keterlibatan Patrick Kluivert dalam perjudian sepak bola menjadi fokus – Tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh PSSI?
