Anggota Komisi II DPR RI yang berasal dari fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengomentari pemilihan suara ulang di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia meminta agar proses ini dilakukan dengan transparansi serta tidak ada manipulasi oleh sekelompok orang tertentu.
Deddy menyadari ada sebuah tim dari Kementerian Dalam Negeri yang dikirim ke Tasikmalaya. Ia meragu-ragu tentang maksud dan tujuan mereka mengenai implementasi PSU.
“Saya kaget mengapa secara mendadak Kementerian Dalam Negeri mengirim tim ke lokasi tersebut dan segera melakukan_audit terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Deddy, pada hari Selasa (8/4).
“Adakah aduan, petunjuk penggunaan yang tidak tepat, atau permasalahan mendesak lainnya yang menyebabkan Kemendagri sangat antusias di Tasikmalaya?” tanyanya tambahan.
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara tersebut menuntut Kementerian Dalam Negeri menjelaskan tindakan tersebut agar tidak menciptakan spekulasi negatif.
“Apabila hal ini diterapkan di semua wilayah yang melaksanakan PSU atau hanya fokus pada Tasikmalaya saja, Kemendagri perlu memberikan klarifikasi,” ungkap Deddy.
Menurut Deddy, berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya, Kemendagri belum pernah mengirimkan tim meski mendapat banyak laporan dari warga. Hal ini justru bertolak belakang dengan situasi dalam Pemilu Ulang di Tasikmalaya.
“Seperti yang telah disepakati, kekalahan dari bakal bupati incumbent yang didukung oleh PDI Perjuangan telah dicabut di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mereka diperintahkan untuk menunjuk pasangan gubernur baru serta menyelenggarakan pemilihan susulan (PSU). Karena alasan tersebut, kami berharap bahwa Departemen Dalam Negeri (Kemendagri) tidak membuat kesimpangsiuran apapun di wilayah Tasikmalaya atau dalam pelaksanaan PSU mana pun. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan auditor setelah PSU selesai, bukan melancarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hasil PSU,” demikian penjelasan Deddy.
