PIKIRAN RAKYAT –
Serangan terbaru pasukan Israel penjajah terhadap warga sipil Palestina di Gaza kembali mengguncang dunia. Dalam satu hari, setidaknya 86 warga Palestina tewas, sebagian besar dari mereka saat sedang mencari bantuan kemanusiaan.
Lokasi-lokasi distribusi bantuan yang semestinya menjadi tempat penyelamatan justru berubah menjadi ladang pembantaian, dengan puluhan korban jatuh di sekitar pusat distribusi yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yayasan kontroversial yang mendapat dukungan Israel penjajah dan Amerika Serikat.
Dari Rafah hingga Salah al-Din: Bantuan Berujung Kematian
Pada Selasa 24 Juni 2025, dunia kembali menyaksikan kekerasan brutal di Jalur Gaza. Di Rafah, selatan Gaza, 27 warga sipil yang sedang mengantre bantuan tewas ditembak militer Israel penjajah. Di Jalan Salah al-Din, wilayah tengah Gaza, setidaknya 25 orang tewas dan lebih dari 140 lainnya luka-luka, dengan 62 di antaranya dalam kondisi kritis.
Rekaman yang diverifikasi oleh Sanad Al Jazeera menunjukkan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit al-Awda di kamp pengungsi Nuseirat. Di Kota Gaza, rumah sakit al-Shifa juga kewalahan menerima korban. Menurut jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud, suasana di rumah sakit tersebut penuh darah dan keputusasaan.
“Bangsal gawat darurat di sana berubah menjadi pertumpahan darah, dan banyak yang meninggal menunggu perawatan medis,” ujarnya.
Saksi Mata: “Itu Pembantaian”
Saksi mata menggambarkan kekejaman tanpa ampun di lokasi bantuan.
“Itu adalah pembantaian. Tank dan drone menembaki bahkan saat kami melarikan diri,” ucap Ahmed Halawa, salah satu warga yang selamat.
Sementara itu, militer Israel penjajah berdalih masih meninjau laporan korban, dan menuduh warga mendekati tentara di zona militerisasi Netzarim. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian di lapangan dan kecaman dari berbagai lembaga kemanusiaan.
PBB: Sistem Bantuan Israel Adalah “Kengerian”
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan kemarahan dan kekecewaan atas apa yang terjadi di Gaza.
“Orang-orang dibunuh hanya karena mencoba mendapatkan makanan akibat sistem distribusi kemanusiaan yang dimiliterisasi. Ini tidak memenuhi prasyarat sistem yang adil, independen, dan tidak memihak,” kata Dujarric dalam konferensi pers.
“Sudah saatnya para pemimpin di kedua belah pihak menemukan keberanian politik untuk menghentikan pembantaian ini,” tuturnya menambahkan.
“Jebakan Maut” Bernama GHF
Yayasan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung oleh Israel penjajah dan AS, menjadi sorotan utama. Sejak peluncuran program bantuannya akhir Mei lalu, yang dimaksudkan untuk mengatasi kelaparan akibat blokade total Israel penjajah, lokasi distribusi GHF justru berubah menjadi ladang pembunuhan.
“Mekanisme bantuan ini adalah keburukan. Ini perangkap maut yang mengorbankan lebih banyak nyawa daripada menyelamatkannya,” kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini tegas saat konferensi pers di Berlin.
Lebih dari 400 Tewas sejak Bantuan GHF Dimulai
Data menunjukkan bahwa sejak GHF mengambil alih sistem distribusi bantuan di Gaza, lebih dari 400 orang tewas dan 1.000 lainnya luka-luka akibat serangan pasukan Israel penjajah di lokasi bantuan. Banyak pihak menilai sistem GHF lebih memprioritaskan tujuan militer Israel penjajah dibanding kebutuhan rakyat sipil.
PBB sendiri telah menolak bekerja sama dengan GHF. Sementara itu, Komisi Internasional Juri dan 14 organisasi hak asasi manusia lainnya menyerukan penutupan total operasi GHF di Gaza.
Ancaman Penuntutan Kejahatan Perang
Philip Grant dari TRIAL International memperingatkan bahwa sistem GHF, yang mengandalkan kontraktor militer dan logistik swasta AS, melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
“Siapa pun yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem ini menghadapi risiko nyata penuntutan atas keterlibatan dalam kejahatan perang,” ujarnya, dikutip
Pikiran-Rakyat.com
dari
Al Jazeera
.
AS Beri Dana, Dunia Bereaksi
Meski mendapat kritik internasional yang kian tajam, Amerika Serikat justru mengucurkan dana sebesar 30 juta dolar AS (Rp490,3 miliar) untuk GHF. Ini adalah dukungan finansial pertama Washington secara terbuka untuk yayasan tersebut. Dana itu digunakan untuk mendanai operasi bantuan melalui perusahaan militer dan logistik swasta asal AS.
Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak yang melihat pendanaan tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap sistem yang secara sistematis membunuh rakyat sipil di bawah kedok distribusi bantuan.***
