,
Jakarta
– Mantan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Adhyaksa Dault
, membantah kabar bahwa dirinya terlibat dalam pembicaraan terkait rencana pembenahan kepemimpinan Pramuka bersama Jenderal (Purn.)
Dudung Abdurachman
. Adhyaksa menjelaskan pertemuannya dengan Dudung bersifat nonformal dan tidak membahas soal Pramuka.
Menurut dia, pertemuan dengan eks KSAD itu terjadi di acara ulang tahun Agum Gumelar, bukan dalam forum resmi. Adhyaksa menyebut pertemuan itu berlangsung santai dan diisi obrolan ringan. “Kita ketemu-ketemu aja, bicara macam-macam, seperti kabar dan kondisi masing-masing. Nggak ada (obrolan) secara khusus tentang Pramuka,” ujarnya kepada
Tempo
pada Senin, 16 Juni 2025.
Adhyaksa juga membantah telah mengetahui rencana penunjukan Dudung untuk mengurus kepemimpinan Kwarnas. “Beliau (Dudung) enggak cerita bahwa beliau akan diberikan (tugas) untuk mengurus kepemimpinan. Saya nggak tahu, cuma tahu dari media massa aja. Media massa katanya sudah konsultasi sama saya, padahal enggak ada konsultasi,” tuturnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa saat pertemuan, Dudung sempat menyebut bahwa ada sejumlah tokoh Pramuka yang menyambangi dirinya. Namun, menurut Adhyaksa, hal itu disampaikan sekilas dan tidak mengarah pada rencana tertentu.
Menanggapi isu yang beredar soal kemungkinan penggantian kepemimpinan Kwarnas di tengah masa jabatan, Adhyaksa menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas). “Saya kira itu dikembalikan ke presiden sebagai ketua Mabinas. Tapi kenapa harus di tengah jalan juga, itu yang saya jadi mikir,” ucapnya.
Ia juga mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan organisasi Pramuka sejak masa jabatannya berakhir. “Saya udah nggak ngurusin Pramuka lagi. Makanya saya heran tiba-tiba nama saya dibawa-bawa,” katanya.
Adhyaksa bahkan mengaku baru mendengar kabar bahwa kepemimpinan saat ini di bawah Budi Waseso menyebut dana hibah APBN 2025 dari pemerintah adalah nol rupiah. Hal tersebut merujuk pada isi pidato Budi Waseso dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama para ketua Kwartir Daerah (Kwarda) se-Indonesia di Hotel Oakwood, Jakarta Timur pada 1 Juni 2025. “Masa sih 0 rupiah? Menurut saya, 0 persen tuh aneh juga karena pemerintah punya kewajiban untuk memberikan dana kepada Pramuka,” ujarnya.
Menurut dia, jika memang hubungan Kwarnas dengan pemerintah melemah, hal itu bisa jadi soal komunikasi. “Komunikasinya aja yang diperbaiki. Mabinas itu kan pemerintah. Kita mesti mendekatkan diri kepada Mabinas, konsepnya kan begitu,” ucapnya.
Soal kritik terhadap kinerja kelembagaan Kwarnas, Adhyaksa enggan berkomentar. Ia menegaskan dirinya sudah tidak lagi terlibat ataupun mengetahui situasi terkini organisasi. “Begitu saya selesai, saya udah nggak ngurusin Pramuka lagi. Tidak ada sama sekali kontak dengan orang-orang Pramuka. Dulu waktu saya kalah dua suara, ya sudah selesai,” katanya.
Terkait dugaan kerugian dan isu hukum yang menimpa beberapa badan usaha milik Kwarnas, seperti PT Madu Pramuka dan PT Bhakti Insan Pramuka, Adhyaksa mengaku prihatin. Namun, ia menegaskan bahwa saat masih menjabat, seluruh pertanggungjawaban sudah diselesaikan dan unit-unit tersebut dikelola oleh struktur khusus di bawah Kwarnas. “Kalau zaman saya dulu, manajemennya dikasih ke wakil ketua bidang BUMGP, Ridjal Junaidi Kotta,” ujarnya.
