Klarifikasi Hikmatullah: Bukan Tabrakan, Mobil DPRD Cilegon Hanya “Nge-Ghost” di Jalan

, CILEGON –

Tangisan keadilan terdengar dari depan gerbang pabrik di Ciwandan, Kota Cilegon.

Namun bukan mediasi yang datang, melainkan mobil putih milik seorang anggota dewan. Insiden ini viral dan memantik kemarahan netizen, setelah terekam kamera dan tersebar luas di media sosial sejak Selasa (10/6/2025).

Mobil dengan pelat B 2822 NFA yang dikemudikan langsung oleh Hikmatullah, anggota DPRD Kota Cilegon, diduga menabrak barisan pendemo yang berdiri di depan PT Bungasari Flour Mills.

Namun, dalam klarifikasi resminya, Hikmatullah menyebut kejadian itu bukanlah tindakan sengaja.

“Saya maksa sekadar untuk nge-ghost kepada mereka (pedemo). Kalau saya niat nabrak, patah engga kaki orang? Itu kan cuma di tempel. Itu begitu doang, saya rem,” ujar Hikmatullah kepada media.

“Saya turun. Saya dorong mereka, karena mereka tidak mau minggir,” tambahnya.

Pernyataan itu memicu gelombang respons di media sosial.

Banyak yang mengecam, namun tak sedikit pula yang penasaran dengan duduk perkara sebenarnya di balik kemarahan sang wakil rakyat.

Viral di TikTok, Netizen Terbelah

Potongan video yang memperlihatkan seorang buruh terjepit antara mobil dan pagar menyulut reaksi keras.

Akun TikTok @owiliponline menjadi sumber awal penyebaran, dengan ribuan komentar yang sebagian besar menyayangkan tindakan tersebut.

“Waktu kampanye ngemis minta suara. Sekarang jadi sombong,” tulis netizen.

Namun, Hikmatullah menegaskan bahwa aksinya didasari oleh kepedulian terhadap 87 karyawan anaknya yang tidak bisa bekerja karena akses utama ke pabrik diblokade massa sejak 3 Juni 2025.

Sosok Hikmatullah: Dari Ketua Partai hingga Legislator Aktif

Dikenal sebagai politisi muda yang aktif, Hikmatullah saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Cilegonperiode 2024–2029.

Ia juga merupakan Ketua DPD Partai Gelora Kota Cilegon, dengan latar belakang pendidikan Sarjana Sosial (S.Sos).

Rekam jejaknya di panggung politik daerah cukup kuat, terutama dalam isu-isu buruh dan industri. Namun insiden ini justru menguji sejauh mana sikap wakil rakyat dalam menghadapi tekanan sosial dan konflik di lapangan.

“Keadilan untuk Siapa?” Jadi Pertanyaan Publik

Blokade yang dilakukan para buruh bertujuan menolak pemindahan rekan kerja mereka ke Medan. Namun aksi itu berdampak pada operasional pabrik, termasuk logistik dan penghasilan buruh harian lain.

“Itu juga tidak mereka pikirkan. Hanya karena membela satu orang kelompok mereka, korbannya begitu banyak,” kata Hikmatullah.

Kini masyarakat menunggu langkah tegas dari pihak berwenang dan partai politik. Akankah ada proses etik? Ataukah insiden ini akan tenggelam di balik narasi “hanya tempel, bukan tabrak”?

Yang jelas, masyarakat menyoroti satu hal: ketika seorang wakil rakyat menghadapi rakyat, suara siapa yang layak didengar lebih dulu?