Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Kota Tasikmalaya
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya mengkritik keberlanjutan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka menyoroti dugaan keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menyediakan makanan MBG. Aksi ini dilakukan saat mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, pada Kamis 25 September 2025 petang.
Menurut PMII, banyak pejabat, anggota dewan, dan pengurus partai diduga memiliki akses ke SPPG. Hal ini dianggap sebagai bentuk keserakahan dari pemerintah dan wakil rakyat. “Harusnya pemerintah dan dewan mengurus MBG agar berjalan dengan baik, melalui pengawasan dan pembinaan yang ketat, sehingga semua sekolah bisa mendapatkan distribusi yang merata. Namun justru terjadi persaingan untuk memperoleh jatah, bahkan dijadikan ajang bisnis,” ujar salah satu perwakilan massa dalam orasinya.
Massa aksi juga meminta ketua DPRD dan anggota dewan lainnya untuk bertemu langsung dengan mereka. Selain itu, mereka meminta DPRD mengundang seluruh pemilik SPPG di Kota Tasikmalaya untuk memberikan penjelasan.
Program MBG: Komitmen Pemerintah yang Tidak Terlaksana
Ketua Pimpinan Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, menjelaskan bahwa program MBG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak bangsa, yaitu mendapatkan gizi yang layak demi mendukung pertumbuhan dan kualitas pendidikan. Meski terlihat mulia di atas kertas, kondisi di lapangan justru menunjukkan kontradiksi yang sangat mengkhawatirkan.
Berdasarkan hasil pemantauan, Ardiana mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat dan sekolah tentang distribusi makanan yang tidak merata. Beberapa sekolah mendapat bagian penuh, sementara yang lain terbengkalai. Bahkan ada yang menerima makanan dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai standar. Hal ini menyalahi prinsip keadilan dan merusak tujuan utama program tersebut.
Masalah Pengawasan dan Pelaksanaan
Masalah utama yang muncul adalah lemahnya pengawasan pelaksanaan MBG. Makanan yang seharusnya bergizi sering kali tidak layak dikonsumsi, bahkan hanya menjadi formalitas agar laporan kegiatan terlihat berjalan. Jika dibiarkan, hal ini sangat berbahaya karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan para pelajar.
Selain itu, terdapat masalah serius dalam tata kelola sumber daya manusia. Para pekerja yang menjadi ujung tombak di lapangan seringkali dibayar tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Ironisnya, rantai distribusi bahan pangan dalam program MBG lebih banyak melibatkan pihak-pihak besar yang sudah mapan, sementara usaha mikro dan kecil lokal yang seharusnya diberdayakan justru diabaikan.
Penyangkalan dari Ketua DPRD
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, yang disebut memiliki sejumlah dapur SPPG, membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak tahu dan cukup kaget dengan informasi tersebut. “Jika memang ada, silakan buktikan,” katanya.
Aslim menjelaskan bahwa pemilik dapur SPPG bukanlah perorangan, melainkan harus melalui yayasan. “Mungkin saja ada anggota dewan yang terafiliasi dengan yayasan, seperti saudara atau lainnya,” ujarnya.
