Kepedulian Pendidikan yang Tidak Terwujud
Pengalaman politik Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), yang merupakan kader senior Partai Gerindra dan pernah menjabat anggota legislatif selama beberapa periode, seharusnya menjadi modal untuk memperhatikan berbagai isu penting di daerah. Namun, tampaknya hal tersebut tidak terwujud dalam bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan.
Fakta yang muncul mengejutkan, hingga saat ini RMD tidak terlihat mengambil langkah apapun terkait keberadaan SMA swasta ilegal bernama Siger. Sekolah ini telah beroperasi cukup lama di dua lokasi berbeda, yaitu Siger 1 di Bumi Waras dan Siger 2 di Way Halim. Sayangnya, sekolah ini tidak memiliki izin administratif maupun terdaftar dalam sistem Dapodik.
Ini memicu pertanyaan besar: Apakah Gubernur terlalu sibuk hingga tidak sempat mengecek aktivitas belajar mengajar di sekolah ilegal tersebut? Jika iya, bukankah ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang seharusnya menjalankan tugas pengawasan?
Lebih buruk lagi, Pemprov Lampung melalui RMD dan Kadisdikbud Thomas Amirico juga tidak pernah terpantau melakukan inspeksi langsung ke sekolah liar tersebut. Padahal, kontrol penuh pendidikan jenjang SMA/SMK berada di tangan mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari pihak terkait dalam menjaga standar pendidikan yang baik dan legal.
Praktisi hukum memberikan peringatan bahwa penyelenggara sekolah Siger berpotensi terjerat dalam tindak pidana korupsi, penggelapan aset negara, atau bahkan penadahan barang hasil penggelapan. Dugaan ini semakin memperburuk citra pendidikan di Bandar Lampung, yang sudah sering dikaitkan dengan skandal-skenario tak terduga.
Lalu, siapa yang peduli dengan nasib para remaja pra sejahtera yang telah terjebak menjadi murid di sekolah ilegal tersebut? Hingga saat ini, semua pihak terkesan diam. DPRD Lampung pun ikut bungkam, termasuk dua anggota dewan perempuan yang notabene adalah ibu-ibu, seperti Heti Friskatati dan Mayang Suri Djausal.
Skandal ini semakin menggambarkan wajah pendidikan Lampung yang tidak optimal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah publik harus terus membiarkan generasi muda dikorbankan demi kepentingan politik sesaat?
Masalah yang Perlu Diwaspadai
Beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam kasus ini antara lain:
- Kurangnya pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin.
- Tidak adanya tindakan nyata dari instansi terkait untuk menertibkan sekolah ilegal.
- Kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara sekolah.
- Kepedulian yang rendah dari berbagai pihak terhadap nasib siswa yang terlibat dalam sekolah ilegal.
Dengan situasi ini, penting bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mendukung pendidikan yang legal serta berkualitas. Generasi muda tidak boleh menjadi korban dari kesalahan sistem yang tidak diawasi dengan baik.
